Dewan Soroti Rencana Kunjungan Gubernur

Pembentukan Panitia Hanya Kepentingan Kontraktor

NUNUKAN,TRIBUN- Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Kornalius Tadem berharap, kunjungan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan tidak untuk menghamburkan anggaran. Kornalius melihat ada yang tidak beres, karena untuk menyambut kedatangan Gubernur ke kecamatan terisolir itu, telah dibentuk panitia khusus. Padahal selain membuat warga setempat menjadi sangat sibuk, tentu akan ada anggaran yang dikeluarkan untuk persiapan panitia hingga hari H kunjungan tersebut.
"Tentunya pembentukan panitia ini ada kaitannya dengan kepentingan orang- orang tertentu. Sebenarnya kalau menurut saya, tidak perlu pak gubernur turun kesana lalu dibentuk panitia. Kemudian ada anggaran panitiannya lagi," ujarnya, Sabtu (4/7).
Menurut anggota DPRD dari Partai Damai Sejahtera ini, seharusnya yang dilakukan Gubernur yakni membuat program untuk perbatasan dengan anggaran yang memadai tentunya. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun jalan, sarana dan prasarana yang berguna serta fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai kebutuhan dasar mereka. Setiap program Pemprov diperbatasan hendaknya terencana dnegan baik. Gubernur Perlu menjelaskan, kapan program- program itu terlaksana.
"Saya termasuk salah satu tim sukses beliau saat Pilgub lalu. Dan disini saya bermaksud menagih komitmen beliau sebelum menjadi gubernur, yaitu selain pendidikan beliau akan memprioritaskan pembangunan daerah terisolir atau perbatasan secepat mungkin. Mudah- mudahan Pak Gubernur bisa mengingat itu kembali. Bukan persoalan pergi melihat Krayan, tapi program yang ingin saya tanyakan dulu. Apakah dia datang untuk kunjungan kerja program jangka pendeknya atau jangka panjangnya itu?" katanya.
Kornalius malah menyayangkan, karena dalam kepanitiaan tersebut didalamnya ada beberapa kontraktor yang kepentingannya sudah jelas untuk mencari keuntungan pribadi. Indikasi ini sudah menunjukkan kalau keberadaan panitia kurang berpengaruh dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Jadi titik persolan yang saya mau katakan yaitu jangan sampai kedatangan Gubernur ini malah memberikan kesempatan para kontraktor untuk mengutamakan kepentingan mereka. Semua itu ada anggarannya, jadi saya pikir kalau memang kedatangan gubernur ini untuk kujungan kerja maka tidak perlu ada panitia seperti itu," katanya.
Menurutnya, jika kedatangan Awang Faroek sebagai pribadi, boleh- boleh saja membentuk panitia dengan melibatkan kontraktor. Namun jika kehadirannya sebagai Gubernur Kaltim, maka cukup memberdayakan struktur pemerintah di Kecamatan Krayan. Sebab sebagai Gubernur kedatangannya ke Krayan tentu akan menggunakan uang negara.
"Jadi saya pikir Gubernur harus menjelaskan dulu kepentingannya datang ke Krayan itu atas nama apa? Sebagai pemerintah dalam rangka kunjungan kerja? Atau atas nama Awang Faroek sebagai tokoh politik yang ingin mencari simpatisan? Kalau atas nama Awang Faroek, silakan panitianya dilanjutkan tapi kalau atas nama Gubernur tolong fungsikan aparatur negara yang ada," katanya. (sadam)

Harga Subsidi Dikeluhkan Warga

WARGA Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok yang dijual kepada masyarakat setempat. Padahal pengadaan barang- barang tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Warga mengeluh karena harga barang subsidi itu sama saja dengan harga barang yang dijual di kios- kios.
Ananias, salah seorang warga mengatakan, subsidi barang selama ini ternyata tidak banyak membantu masyarakat kurang mampu. Sebab harga barang tetap saja mahal dan masyarakat tak bisa menjangkaunya.
"Kalau seperti kami- kami ini tentu tak sanggup membeli karena harganya mahal. Yang bisa beli hanya sebagian orang-orang yang mampu saja seperti PNS," ujarnya.
Padahal Ananias berharap, subsidi barang diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di daerah pedalaman dan perbatasan. Sebab dengan jarak yang jauh dari ibukota kecamatan, warga sulit mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga murah.
Jhonson Buayo warga lainnya berharap, barang- barang yang disubsidikan ini mendapatkan pengawasan dari pemerintah.
"Jangan subsidi digunakan untuk kios pribadi, sehingga menguntungkan segelintir orang saja. Kalau seperti itu dihilangkan saja subsidi barang tersebut, daripada merugikan masyarakat dan negara," katanya. (sadam)

Profil

Dengarkan Suara Rakyat

ORANGNYA selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Hanya saja nasib berbicara lain, pada Pemilu bulan April lalu, Viktor Ola Tokan tak lagi terpilih menjadi anggota DPRD Nunukan.
Namun pria kelahiran Waiwerang 3 September 1950 lalu itu masih banyak berharap, anggota Dewan yang akan datang lebih memposisikan diri sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, jangan berharap untuk dilayani.
"Jangan lupa untuk rajin- rajin turun lapangan dan mendengarkan suara rakyat. Jangan malah membenarkan semua kebijakan- kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada suara rakyat," kata mantan PNS di Dinas Kehutanan Bulungan.
Ia berharap, anggota Dewan mendatang membuktikan dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat serta melayani secara utuh, dimanapun, kapanpun dan siapapun tanpa membeda- membedakan suku, ras, agama maupun konstituen.
"Jadi semua masyarakat Nunukan berhak kalian dengarkan suaranya," kata Ketua Yayasan SMA/SMP katolik St. Gabriel Nunukan.
Saat duduk dan dipercayakan menjadi Wakil ketua Komisi I DPRD, Viktor sudah merasa jika menjadi anggota Dewan sebenarnya tidak menyenangkan. Sebab kursi yang diduduki merupakan amanah rakyat, yang jika tidak dilaksanakan tentu mejadi dosa besar.
Latar belakang pendidikannya yang sesuai dengan pekerjaannya, membuat ia senang bergelut sebagai wakil rakyat. "Hal terberat yang saya rasakan selama bertugas, ketika menghadapi orang- orang saya sendiri. Jelas itu beban moral, dimana kita sudah berbuat sejauh mungkin dan sebaik mungkin, namun masih juga kita dikatakan tidak baik sebagai seorang pemimpin," kata pria yang juga dipercaya sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD Nunukan.
Sebagai manusia biasa, Viktor pernah merasa kecewa saat bertugas di DPRD Nunukan. Penggemar musik klasik dan keroncong ini yakin sudah berbuat yang terbaik, semua sudah dikerahkan namun ada yang menilai itu tidak cukup. Menurut asumsi konstituen, apa yang dibuatnya tidak baik. Untuk mengobati kekecewaan itu, penggemar keladi dan ubi rambat ini mencoba untuk kuliah S2 di Universtias Gajah Mada Jogjakarta.
Sebenarnya dengan menjadi anggota DPRD, Viktor berharap buah yang dikerjakannya dapat dinikmati masyarakat.
Setelah tak lagi terpilih menjadi anggota Dewan, selain menyelesaikan kuliah S2, ketua PDK Nunukan ini berencana mendirikan notaris. Sementara itu pula, ia akan membatasi keterlibatan dalam politik.
"Soalnya tidak ada dukungan dari orang- orang saya sendiri. Buktinya kalau memang mereka mendukung saya kan saya akan terpilih kembali. Namun saya akan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat saya, karena walau bagaimanapun mereka tetap masyarakat saya. Jadi tetap akan saya perjuangkan," kata Ketua Kerukunan Keluarga NusaTenggara Kabupaten Nunukan. (sadam)

Penempatan Pejabat Belum Sesuai Disiplin Ilmu

Sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

NUNUKAN,TRIBUN- Gerbong mutasi kembali bergerak dijajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kritik kembali disampaikan sejumlah pihak, karena dalam proses mutasi dianggap ada yang janggal.
Anggota Komisi III DPRD Nunukan Abdul Rahman mengatakan, sejumlah PNS ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. "Selama ini banyak penempatan yang dilakukan tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Sebenarnya itu boleh saja, namun yang harus dilihat bagaimana kinerjanya. Apakah dia mampu atau tidak? Tapi bagi saya lebih baik harus sesuailah dengan disiplin ilmunya, supaya tidak ada keraguan lagi," katanya, Sabtu (27/6).
Tak jarang ada PNS yang diangkat menduduki jabatan tertentu di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun di SKPD tersebut masih banyak senior dengan golongan kepangkatan yang lebih tinggi. Padahal, kata Rahman, penempatan itu harus dilihat dari golongannya juga. Bukan sekedar faktor kedekatan sehingga mengorbankan faktor utama seperti itu.
Sebab secara psikologis hal itu sangat berpengaruh pada kinerja PNS senior di kantor itu..
Lucunya, guru SMP dimutasi menjadi kepala sekolah menengah kejuruan. Padahal dari segi regulasi sudah jelas disebutkan, guru yang akan dimutasi menjadi kepala sekolah kejuruan harus mengabdi dulu selama 4- 5 tahun disekolah tersebut. Karena antara sekolah kejuruan dengan sekolah umum sangat berbeda, apalagi dibandingkan dengan SMP.
"Ini kan jelas mengganggu kinerja guru disitu. Apalagi kepala sekolahnya dimutasi menjadi guru biasa disekolah itu. Jadi saya sangat berharap agar sebelum melakukan mutasi harus ada pertimbangan yang akurat jangan karena hanya karena faktor- faktor tertentu yang mengabaikan profesionalitas," kata Politisi PPP ini.
Menurut Rahman perpindahan pejabat merupakan hal biasa yang wajar. Namun yang harus diperhatikan yakni seperti apa kapasitas PNS dimaksud. Apakah jabatan yang diberikan sudah sesuai disiplin ilmu, atau dilihat dulu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dijabatan yang baru.
Sebelum dilakukan mutasi, mestinya tahapan evaluasi dilakukan. Sehingga jika memang ada PNS yang belum lama bertugas namun dimutasi, tentu perlu ada penilaian khusus.
"Tapi kalau belum lama menjabat sudah dimutasi itu jelas mengganggu dong. Karena dia bekerja harus mulai dari nol lagi," katanya.
Idealnya agar kinerja SKPD tidak terganggu, setiap pejabat harus bertugas emapt atau lima tahun dulu baru ia dimutasi. Supaya kedepannya tidak ada alasan lagi, dia tidak bisa bekerja maksimal karena baru menjabat ditempat itu.
Aktivis Pramuka ini malah menilai, selama ini penempatan pejabat cenderung dilakukan berdasarkan faktor kedekatan petinggi daerah ini dengan PNS dimaksud.
"Kalau menurut kenyataan memang begitu, dan jelas nuansa kolusi dan nepotismenya itu besar dan memang terjadi," katanya.
Ia tak mempermasalahkan jika Bupati harus menempatkan orang- orang terdekatnya pada posisi yang bagus. Namun Rahman mengingatkan agar penempantan itu jangan terlalu dipaksakan. Misalnya ada yang golongannya belum memenuhi namun sudah dipaksakan menduduki jabatan tertentu.
"Kalau memang golongannya dan disiplin ilmunya tidak cocok, mending cari yang lain saja supaya kinerja tim juga bisa berjalan lancar," katanya.
Kedepan Rahman menyarankan agar sebelum Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) melakukan mutasi, terlebih dahulu melakukan evaluasi secara akurat. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah PNS yang akan dimutasi memiliki kapasitas atau tidak. Tentunya penempatan itu harus disesuaikan dengan golongan dan disiplin ilmu PNS yang bersangkutan. (sadam)

VOX POPULI

Jangan Abaikan Profesionalisme

Agus Mahesa
Aktivis Pemuda Pancasila

SETIAP PNS yang ditempatkan menduduki jabatan, tentunya diharapkan bisa bekerja profesional. Namun bagaimana dia bisa bekerja secara profesional kalau penempatannya saja sudah dilakukan tidak profesional. Ada yang golongannya belum memenuhi dipaksakan untuk menduduki jabatan tertentu. Ada yang satu tahun bekerja sudah diangkat menjadi pelaksana tugas kepala sub bagian.
Belum lagi mereka yang diangkat hanya karena faktor kedekatan saja dengan penguasa. Apa ini bisa menciptakan pejabat yang profesional, kalau penempatannya bukan didasarkan pada rasa pengabdian yang tulus?
Harusnya Baperjakat jeli, masih banyak PNS senior yang bisa menduduki jabatan-jabatan yang selama ini hanya di-Plt-Kan. Jangan koncoisme yang dikedepankan. Karena apapun yang dilakukan SKDP, itulah yang harus dipertanggungjawabkan Bupati dan Wakil Bupati kepada rakyat yang telah memilih mereka. (sadam)

Harus Berani Menolak

Mansyur Gecong
Aktivis LSM

JABATAN adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap PNS kepada masyarakat dan Tuhan. Karena itu, jika ada PNS yang diangkat namun tidak sesuai dengan kemampuannya, maka ia harus berani menolak jabatan tersebut. Jangan memaksakan diri menduduki jabatan enak, menikmati fasilitas negara sementara dia tidak mampu bekerja.
Baperjakat-pun harus profesional melakukan penempatan PNS. Penempatan itu jangan KKN alias nolongin kawan- kawan. Keluarga dimutasi dan digantikan keluarga lagi. Dari perikanan menduduki posisi dipemerintahan, apa profesional namanya itu? Bukankah setiap jabatan harus memiliki kemampuan masing- masing? The right man on the right place, itu yang harus dilakukan.
Jangan lagi PNS kita dikorbankan hanya karena kepentingan politik. Kita memiliki PNS yang berkualitas, namun penempatannya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Lihat saja, masak ada lulusan STPDN ditempatkan di Dinas Pariwisata? Logikanya dimana? Apa Baperjakat mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal ini? (sadam)

Profil

Senang Berorganisasi

BERGAUL dan berorganisasi merupakan hobi Abdul Rahman. Anggota Komisi III DPRD Nunukan inipun punya selera makanan rakyat. Kesukaannya hanya ikan asin.
Pria kelahiran Enrekang tgl 23 April 1963, termasuk anggota DPRD Nunukan yang tidak terpilih kembali pada Pemilihan Umum 2009, yang berlangsung April lalu. Ia sudah bertekad untuk kembali kehabitatnya menggeluti organisasi sosial. Tentunya kegiatan politik tidak serta merta ditinggalkannya.
"Insyaallah saya akan tetap berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat," kata suami Haspasiah.
Selama menjadi anggota DPRD Nunukan, Rahman mengaku sangat menikmatinya. Namun yang dimaksudkannya bukan menikmati kesenangan menggunakan berbagai fasilitas yang didapatnya.
"Tapi saya menikmati karena disini bisa menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung dihadapan pemerintah melalui parlemen. Dan perlu diingat saya duduk di DPRD bukan untuk mencari rezeki tapi memikul tanggung jawab dan amanah yang besar dari masyarakat. Jadi saya menikmati dan terus berusaha untuk menikmatinya," katanya.
Rahman terpilih menjadi anggota DPRD Nunukan melalui proses pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Muslimin yang meninggal dunia. Ia mengakui tertarik terjun dipolitik dan bertekad masuk menjadi anggota DPRD Nunukan, karena merasa segala aspirasi masyarakat yang diterimanya, bisa diperjuangkan dillembaga tersebut. Tanggung jawab dan amanah, itulah yang selalu diingatnya saat menduduki jabatan tersebut.
Meskipun mendapatkan tugas yang berat, namun ayah empat anak ini tak begitu saja melupakan keluarga. Perhatian antara tugas dan keluarga tetap perlu diseimbangkan. Sebab baik melayani masyarakat maupun memperhatikan keluarga, sama- sama hal yang penting.
Hal terberat yang dirarakan mantan Guru SMA Pancasila Nunukan ini selama berada di DPRD Nunukan, yakni bayang- bayang dalam dirinya yang selalu mengatakan, "Apakah selama ini yang saya kerjakan itu sudah sesuai dengan tuntutan orang banyak atau tidak? Karena yang menilai apa yang saya lakukan itu bukan saya, tapi orang banyak."
Ketika aspirasi rakyat yang diperjuangkan tidak masuk dalam program pembangunan pemerintah, tentu Rahman menjadi kecewa. Namun didasari tuntutan dan amanah dari rakyat, ia tetap berjuang meskipun dengan suara manioritas diparlemen.
"Saya sangat mengharapkan agar apa yang saya kerjakan bisa diterima dan dirasakan masyarakat banyak. Tentunya hal itu dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara," katanya. (sadam)

Riwayat Pendidikan :
SD Enrekang
SMP Enrekang
SMEA I Ujung Pandang
Akademik Pajak dan Keuangan Indonesia (Ujung Pandang)
Organisasi :
Pramuka
PSM
PMI
LPM
Sekretaris DPC PPP
KNPI

Warga Lebih Senang Berobat ke Tawau

Jumlah Tenaga Medis Belum Mendukung

NUNUKAN,TRIBUN- Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Haji Ngatidjan Ahmadi mengakui, secara psikologis sebagaian warga Nunukan lebih senang berobat ke Tawau, Malaysia. Padahal pelayanan dan kemampuan tenaga medis di Kabupaten Nunukan sama saja dengan di Tawau.
"Secara psikologis masyarakat lebih senang keluar negeri. Jadi sebagai wakil rakyat saya sangat mengharapkan dan menyarankan agar masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah sakit yang ada di daerah kita dengan tidak berobat ke luar daerah. Dilain pihak, jika masyarakat berobat di sini saya pikir ini juga dapat mengurangi biaya dalam artian tidak terlalu mahal," ujarnya, Sabtu (13/6).
Memang untuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan ada beberapa hal yang perlu dibenahi. RSUD ini lebih menangani masalah rujukan dan terkadang hal ini tidak terarah. Masalah perawatan seluruh fasilitas yang ada dirumah sakit perlu dibenahi lagi karena sebaik apapun fasilitas serta bangunan, tanpa perawatan lebih lanjut tentu tidak akan bisa berjalan optimal diwaktu mendatang.
Selain itu yang perlu dibenahi yaitu masalah pelayanan terhadap masyarakat. Namun secara umum pelayanan dimaksud sudah memadai.
Soal biaya, RSUD Nunukan relatif murah dengan tarif yang berpihak pada rakyat. Dengan berobat di daerah sendiri, warga tidak mengeluarkan biaya transportasi yang besar.
Ngatidjan mengklaim, kemampuan dokter kurang lebih sama dengan di rumah sakit di daerah lain. Meskipun diakui Nunukan masih membutuhkan banyak dokter spesialis.
Menurutnya pembangunan RSUD Nunukan akan bersifat dinamis. Dalam arti akan ada peningkatan status rumah sakit yang sekarang masih level B, suatu saat akan menjadi level A. Semuanya menyesuaikan perkembangan pembangunan.
Soal pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Nunukan, ia menilainya sebagai hal yang relatif. Sebab secara geografis Kabupaten Nunukan terbagi beberapa pulau yang sebagian diantaranya sangat sulit dijangkau. Namun di seluruh kecamatan telah dibangun puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di daerah pedalaman, sarana dan prasarana kesehatan telah disiapkan dan sangat memadai untuk pelayanan warga setempat. Tetapi jumlah tenaga medis memang masih kurang.
"Saya pikir pelayanan kesehatan masyarakat pedalaman juga sudah mulai membaik. Namun karena keadaan geografis tadi, masyarakat itu kadang merujuk ke Malinau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau mengenai kualitas kesehatan masyarakat, itu jangan ditanyakan pada saya. Karena sifatnya teknis jadi yang lebih tahu yaitu pihak kesehatan,' ujar politisi Partai Golkar ini.
Pemerintah dan DPRD kabupaten Nunukan memberikan perhatian khusus terhadap masalah kesehatan dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Dibandingkan dengan jumlah masyarakat Nunukan yang mencapai 120.000 jiwa, RSUD Nunukan sebenarnya sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga.
"Pembangunan RSUD yang semegah itu menurut saya merupakan bentuk bahwa pemerintah sangat respon terhadap tingkat kualitas kesehatan masyarakat Nunukan. Itu baru penilaiaan dalam bentuk sarana, belum lagi pelaksanaan- pelaksanaan yang dilakukan di lapangan, saya pikir sektor kesehatan merupakan sektor yang sangat menonjol dijalankan oleh pemerintah daerah, bukan bermaksud mengatakan bahwa sektor yang lain tidak," kata politisi asal Kecamatan Sembakung ini.
Ngatidjan mendambakan, kelak seluruh warga di Nunukan bisa merasakan berobat tanpa biaya sama sekali. "Jadi saya sangat berharap agar pemerintah bisa mengusahakan hal itu," katanya. (sadam)

Tenaga Medis Tak Betah

MESKIPUN pemerintah telah menyediakan berbagai sarana dan prasana pelayanan kesehatan di pedalaman dan daerah terpencil, namun seringkali tenaga medis merasa tidak betah bertugas dan memilih ke daerah perkotaan. Ketua Komisi III DPRD Nunukan Karel Sompoton mengatakan, hal tersebut sudah sangat jelas dan bukan terjadi saat ini saja. Sejak ia masih duduk dibangku sekolah dasar, sudah banyak tenaga medis yang meninggalkan tempat tugasnya.
"Kalau menurut saya faktornya karena kondisi wilayah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namanya saja pedalaman, siapa sih yang suka?", ujar anggota Fraksi Partai Bulan Bintang.
Sementara ini, kondisi tersebut harus bisa diterima. Namun ia juga berharap agar pemerintah lebih tegas dan bisa menjalankan tugas- tugasnya dengan baik sehingga pelayanan kesehatan tetap diberikan kepada masyarakat walau dalam keadaan terbatas. Artinya dinas terkait harus melakukan pengawasan terhadap para tenaga medis yang sementara ini bertugas di daerah pedalaman.
Untuk mengatasi masalah ini, Karel selalu menekankan kepada dinas terkait untuk lebih memprioritaskan putra- putri daerah agar di sekolahkan menjadi tenaga- tenaga medis. Sehingga saat ditempatkan di daerahnya masing-masing, tidak ada alasan untuk tidak betah.
"Saya sangat setuju jika ini benar- benar bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah. Karena pada dasaranya ini juga merupakan salah satu cita- cita saya selama menjadi anggota Dewan. Sayangnya Dinkes Nunukan lambat memrogramkan putra- putri daerah untuk menjdi dokter di daerah kita," katanya.
Selain itu untuk bidan- bidan dan para tenaga medis yang bertugas di pedalaman dan daerah terpencil sebaiknya diberikan tunjangan khusus karena biaya hidup relatif mahal.
Pelayanan kesehatan terhadap warga pedalaman dan terpencil dirasa sangat penting sebagai hak dasar yang wajib diberikan kepada setiap warga negara.
Pada persoalan lainnya, warga mengeluhkan bus keliling untuk kesehatan sudah jarang beroperasi. Sehingga pelayanan terhadap warga menjadi berkurang. Sejumlah pos kesehatan yang dibangun, justru tidak memiliki tenaga medis.
Namun Karel mengakui, kekurangan tenaga medis seperti ini juga terjadi di ibukota kabupaten. RSUD telah beroperasi namun belum ada dokter spesialis. Hal inilah yang mesti disikapi pemerintah secepatnya agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan optimal. (sadam)

Profil

Tak Senang Jadi Anggota Dewan

BAGI sebagian orang, menjadi anggota DPRD itu sangat menyenangkan. Namun lain bagi Haji Hermansyah. Karena tidak senang menjadi anggota Dewan, ia memilih menolak dicalonkan lagi pada Pemilihan Umum Legislatif 2009. "Menjadi anggota Dewan bagi saya tidak senang. Kerana duduk dikursi empuk ini merupakan amanah dari rakyat. Sebagai orang yang beriman jika amanah itu tidak kita laksanakan maka itu merupakan dosa besar. Dan pada saat saya dinobatkan dan dilantik menjadi anggota Dewan saya mengatakan Innalillahi Waninna Ilaihi Rojiun karena bagi saya ini sebuah amanah yang sangat berat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan.
Suami Hajjah Sri Astui ini mengaku tak pernah tertarik menjadi anggota DPRD. Kalaupun akhirnya duduk dijabatan tersebut, tidak lain karena merasa terpanggil dan merupakan tuntutan masyarakat yang pada saat itu sangat menginginkannya duduk di DPRD, agar bisa menjadi wakil dan penyambung lidah konstituen.
Kenyataannya ketika menduduki jabatan itu, dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat sering terjadi kebuntuan. Hal itu tidak bisa terwujud dan menjadi hal terberat selama ia bertugas. Padahal ini merupakan amanah yang harus diperjuangkan dan dipertimbangkan secara maksimal.
Rasa kecewapun sering dirasakan ayah empat anak ini. Ia yakin kekecewaan serupa pernah dirasakan anggota Dewan yang lain terutama saat aspirasi masyarakat yang diperjuangkan tidak terdaftar dalam program kerja pemerintah.
"Tapi tidak tahulah kalau ada anggota Dewan yang tidak punya mata hati, mungkin mereka tidak pernah kecewa. Dan untuk mengundurkan diri saya tidak pernah, tapi saya berusaha untuk menyesuaikan sesuai dengan periode pekerjaan ini," kata pria kelahiran Nunukan 9 April 1958 silam.
Menjelang akhir periode sebagai anggota Dewan, Hermansyah mengakui masih ada sejumlah hal yang pernah diperjuangkannya namun belum direalisasaikan pemerintah. Seperti bumi perkemahan pramuka dan lokasi pembangunan Islamic Centre .
Tak lagi menjadi anggota Dewan, penggemar ikan bakar ini akan mengurangi aktivitas politik. Ia lebih konsentrasi kembali pada kegiatan keagamaan. Lewat cara ini ia akan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat bahkan bisa lebih gesit karena menyangkut kesejahteraan umat manusia. Ia ingin menikmati sisa hidupnya dengan lebih tenang dan ingin berkebun.
"Untuk anggota Dewan yang akan datang harus komitmen mejalankan visi dan misi yang mereka janjikan kepada masyarakat pada saat kampanye. Karena itu adalah janji kalian kepada masyarakat, karena janji adalah hutang maka hutang harus dibayar. Yang terakhir harus rajin- rajin turun kebawah dalam artian kemasyarakat dan buktikan bahwa DPRD itu adalah pelayan masyarakat, maka jadilah pelayan yang baik dan bukan untuk atau ingin dilayani," kata pria yang hobi bercocok tanam dan memancing. (sadam)

Pengalaman Pekerjaan
-Guru Swasta Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah selama 24 tahun, sejak tahun 1980-2004
-Sekretaris Desa Nunukan Timur selama 10 tahun, sejak tahun 1990-2004
Pengalaman pendidikan
-SDN Thn 1972, Nunukan
-SMPN thn 1975, Nunukan
-SMAN thn 1979, Nunukan
Pengalaman organisasi
-Ketua III Gerakan Pramuka Kwarcab Nunukan tahun 2005 s/d 2010
-Ketua LPTQ Kabupaten Nunukan Tahun 2005 s/d 2009
-Ketua Umum PHBI Kabupaten Nunukan tahun 2004 s/d 2007

Pasokan Listrik Belum Mencukupi

Status Genset Pemkab Nunukan Harus Diperjelas

NUNUKAN,TRIBUN- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunuklan Abdul Wahab Kiak menilai, selama ini pasokan daya listrik yang berasal dari genset PLN Ranting Nunukan belum mampu memenuhi kebutuhan listrik warga. Untuk memenuhi kekurangan daya tersebut, Pemkab Nunukan telah telah mengadakan genset untuk mendukung PLN.
"Kemampuan genset PLN ini kan tidak mampu memenuhi pasokan daya listrik. Makanya Pemkab Nunukan membantu dengan status sewa- menyewa," Kata Politisi PDIP, Sabtu (6/6).
Ada dua unit genset yang diserahterimakan saat itu, namun kondisinya sudah rusak. Tak heran karena masalah tersebut, krisis listrik masih terus terjadi dalam waktu dua tahun belakangan ini.
Berbekal status sewa-menyewa, dalam klausul kontrak disebutkan perawatan dan kerusakan menjadi tanggungjawab Pemkab Nunukan melalui Perusda Nusa Serambi Persada Nunukan yang bertindak selaku pihak pertama sesuai berita acara serah terima obyek sewa.
"Tapi hingga saat ini belum ada kejelasan, apakah Pemkab Nunukan telah menghibahkan mesin ini kepada perusda atau belum? Dan cara kerja perusda dengan PLN seperti apa? Itu sama sekali belum jelas, sehingga kita bingung. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini?" tanya dia.
Warga Nunukan seringkali hanya menyalahkan PLN jika terjadi pemadaman listrik. Padahal selaku pemilik genset yang rusak, Pemkab Nunukan harusnya lebih bertanggungjawab terhadap persoalan ini.
"Harusnya Pemkab Nunukan juga merasakan cemoohan masyarakat, jangan hanya PLN saja," katanya.
Saat berlangsungnya hearing di kantor DPRD Nunukan pekan lalu, pihak PT PLN Ranting Nunukan yakin krisis listrik di Nunukan segera teratasi jika kedua genset yang rusak ini diperbaiki dan dapat berfungsi secara normal. Pihak PLN juga menjanjikan, daftar tunggu pelanggan segera terlayani.
Namun tetap saja keinginan itu belum bisa terpenuhi karena hingga kini kondisi genset belum membaik.
Ironisnya genset PLN yang sedang beroperasi saat ini, seringkali mengalami kerusakan. Hal ini dipicu banyaknya pencurian listrik atau penyambungan illegal yang dilakukan masyarakat.
"Kalau listrik sudah dicuri, tentu genset tidak mampu bekerja. Genset dipaksakan beroperasi dengan beban maksimal sehingga tidak mampu mengangkat. Inilah yang menyebabkan kerusakan mesin sering kali terjadi," katanya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Wahab mendesak agar Pemkab Nunukan segera memperjelas status genset tersebut. Ia menyarankan agar kedua unit genset itu pengelolaannya diserahkan langsung kepada PLN. Dengan pengelolaan menyeluruh dari PLN, tidak boleh lagi ada intervensi dari Pemkab Nunukan. Termasuk saat genset dalam keadaan rusak, perbaikan menjadi tanggungjawab pihak PLN.
PLN lebih ahli mengatasi persoalan kelistrikan sehingga peran Pemkab Nunukan hanya sebagai pengawas saja. Apalagi pengadaan genset itu jelas bukan bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Nunukan.
"Kalau sekarang itu statusnya masih setengah- setengah. Kerusakan dan perbaikan mesin menjadi tanggungjawab Pemkab Nunukan tetapi PLN juga terlibat. Padahal dalam berita acara ditegaskan, masalah perbaikan seluruhnya ditanggung pihak pertama yakni Pemkab Nunukan melalui perusda," katanya. (sadam)

Bupati Nunukan Sampaikan Pengantar LKPJ

BUPATI Kabupaten Nunukan Abdul Hafid Ahmad, pekan lalu menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan atas pelaksanaan APBD tahun 2008. Hal itu disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
Bupati mengatakan, penyampaian LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas- tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun.
"Pada dasarnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai bersama oleh pemerintah dan masyarakat merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2008," kata Bupati Nunukan.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Ngatidjan Ahmadi, dihadiri 21 anggota Dewan. Selain itu hadir pula unsur Muspida, Sekretaris Kabupaten Nunukan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Satuan Instansi Vertikal di Kabupaten Nunukan, Dharma Wanita Dan LSM serta beberapa Tokoh Masyarakat. (sadam)

Profil

Tak Menyangka Bisa Terpilih Kembali

RASA syukur selalu dipanjatkan Lukman kepada Yang Maha Kuasa. Ia tak menyangka pada Pemilu Legislatif 2009, dirinya bisa terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Baginya ini merupakan berkah yang tidak terduga. Sebab dari delapan caleg Partai Golkar daerah pemilihan II Sebatik dan Sebatik Barat, ia berhasil memperoleh suara terbanyak.
"Ini kan tidak disangka- sangka. Jadi saya merasa senang karena masih mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk kembali menjadi perwakilan mereka," ujar pria kelahiran Sidrap, 20 Oktober 1974 silam
Untuk kembali meraih simpati warga bukannya tanpa perjuangan keras. Lukman harus melakukan pendekatan dengan cara door to door dan cara kekeluargaan kepada masyarakat. Secara tidak langsung ia memberikan sedikit pelajaran politik kepada masyarakat.
"Karena selama ini saya menilai pendidikan politik bagi masyarakat sangat kurang dan tidak berjalan. Nah mungkin inilah yang menjadikan saya kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat," ujar anggota DPRD yang menduduki posisinya saat ini melalui proses PAW.
Lukman mulai tertarik di dunia politik sejak Kabupaten Nunukan berdiri tahun 1999 silam. Ia sudah bertekad menjadi salah seorang yang harus memperjuangkan reformasi pada saat itu. Untuk bisa mewujudkannya maka masuk kedalam sistem adalah pilihan yang harus ditempuh. Sebab dengan berada diluar sistem, tidak mungkin bisa secara langsung memperjuangakan dan mewujudkan reformasi yang diharapkan.
Ia memang masih baru di parlemen. Lukman terpilih karena menggantikan salah seorang anggota Fraksi Partai Golkar yang meninggal dunia. Namun dengan waktu yang sangat singkat, ia berusaha semaksimal mungkin menyerap dan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
"Terutama hal- hal yang prioritas misalnya masalah pendidikan masyarakat, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, perekonomian masyarakat, dan infrastuktur. Semua itu berusaha saya perjuangkan agar bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar mantan Direktur CV Perdan.
Meyakinkan anggota Dewan agar mewujudkan aspirasi masyarakat, menjadi hal yang sangat berat baginya. Di Parlemen, sistem demokrasi mensyaratkan suara terbanyak untuk menentukan sebuah keputusan.
Lelaki yang pernah menjabat Ketua KNPI Kecamatan Sebatik ini bahkan pernah kecewa karena sejumlah aspirasi masyarakat yang sangat prioritas tidak diwujudkan pemerintah. Hal tersbut justru tidak tercover dalam APBD dan program pemerintah.
"Disitulah letak kekecewaan saya. Tapi untuk menyatakan mundur dan ingin berhenti dari pekerjaan saya tidak pernah, karena semua itu merupakan konsekuensi dari pekerjaan saya," kata pria yang pernah menjabat sebagai pengurus KKSS.
Soal tudingan dari sejumlah kalangan yang mengidentikkan anggota DPRD dengan kunjungan kerja, Lukman menilainya sebagai hal yang wajar. Ia memastikan kunjungan kerja dimaksud sangat berguna untuk perkembangan daerah. Sebab kesempatan itu digunakan untuk belajar dan melihat inovasi- inovasi yang sudah berhasil dilakukan di daerah lain.
Lukman hanya berharap, kedepan ada kesetaraan antara lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Sebab pada dasarnya tujuan otonomi daerah untuk membangun masyarakat.
"Selain itu saya juga berharap agar pemerintah kedepannya dapat menutupi kekecewaan saya tadi dengan lebih memprioritaskan pembangunan sektor- sektor riil yang prioritas bagi masyarakat," kata pengurus LSM Nusantara. (sadam)

Penampatan Guru Tidak Profesional

Tak Disediakan Perumahan, Guru Daerah Terpencil Tinggal di Toliet

NUNUKAN,TRIBUN- Penempatan tenaga guru di Kabupaten Nunukan masih belum profesional. Sebab tidak jarang penampatannya didasarkan pada memo yang dikeluarkan pejabat penting daerah. Para guru lebih senang mengajar di daerah perkotaan, sehingga memo dari pejabat penting harus digunakan. Tujuannya agar guru dimaksud bisa dipindahkan dari tempat tugasnya di pedalaman atau daerah terpencil.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Hermansyah R, Sabtu (30/5) menyikapi ketidakkonsistenan Pemkab Nunukan dalam penampatan tenaga guru.
Menurut politisi Partai Golkar, ada komitmen yang harus di pegang setiap PNS yakni siap ditempatkan di mana saja.
"Kenyataannya selama ini penempatan masih belum profesional. Harusnya para guru selalu siap, tidak ada istilah senang atau tidak. Namun kalau memang ketika lulus PNS dan mereka minta pindah, maka yang punya wewenang juga harus konsekuen dan bijaksana," ujarnya.
Sebenarnya Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan mengeluhkan ketidaksinkronan antara masyarakat, Disdik, dan pejabat pemerintahan daerah dan DPRD. Sebab saat penampatan telah dilakukan, tiba-tiba muncul memo meminta guru bersangkutan dipindah ke perkotaan. Terhadap persoalan ini Hermansyah mendesak Disdik Nunukan bertindak tegas dengan tidak mengabulkan memo dari siapapun.
Karena penempatan yang tidak konsisten, terjadi ketimpangan jumlah tenaga pengajar antara di daerah perkotaan seperti Kecamatan Sebatik dan Nunukan dengan daerah-daerah pedalaman dan terpencil di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis dan Sebuku.
Diakui minimnya sarana dan prasarana sekolah maupun fasilitas pemerintah di pedalaman dan daerah terpencil, membuat para guru ini enggan mengajar di sana. Guru di tempatkan mengajar tetapi tidak disediakan perumahan. Bahkan Hermansyah mengungkapkan, saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sebatik Barat, DPRD Nunukan menemukan ada guru terpaksa harus mengubah toilet sekolah menjadi tempat tinggal.
"Inikan sama saja dengan melecehkan profesi seorang guru. Bagaimana anak bangsa mau cerdas kalau gurunya tinggal di WC? Supaya guru betah mengajar di pedalaman, berikan sarana dan prasarana yang memadai. Kalau sudah dipenuhi ternyata mereka masih tidak mau mengajar dengan alasan tidak sanggup, diberhentikan saja," katanya.
Kepala Disdik Nunukan Walijo menolak memberikan komentar saat hendak dikonfirmasi mengenai hal ini. "Ke staf saya saja," katanya mengelak. (sadam)

Sekolah Swasta Kurang Perhatian

SELAMA ini Pemkab Nunukan telah memberikan perhatian terhadap sekolah swasta. Namun perhatian itu masih kurang dibandingkan terhadap sekolah negeri. Hal tersebut karena terbentur pada regulasi, khususnya menyangkut alokasi subsidi dana pendidikan baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
"Namun kedepan saya sangat berharap agar pemerintah daerah memberikan porsi yang lebih besar lagi kepada sekolah swasta. Misalnya dengan memberikan guru- guru bantu dan harus diingat guru- guru tersebut harus memiliki kemampuan yang layak. Kalau belum memiliki sertifikasi yang jelas, pemerintah daerah harus mengusahakannya. Bagaimana kita mau mencapai standarisasi kalau perbedaan itu masih sangat jauh?" ujar anggota Komisi III DPRD Nunukan Saharuddin, Sabtu (30/5).
Menurut politisi asal Kecamatan Sebatik ini, belum ada pemerataan guru- guru sekolah negeri dan swasta. Sehingga kualitas pendidikan yang dihasilkan masih sangat berbeda jauh. Sedangkan yang diinginkan, semua anak di Kabupaten Nunukan mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.
Sekolah swasta juga memiliki peran penting mengingat keterbatasan daya tampung peserta didik di sekolah-sekolah negeri.
Meski memiliki peran besar namun tetap saja sekolah swasta terbentur pada ketersediaan anggaran.
"Kalau untuk kesejahteraan guru, di sekolah negeri semuanya sudah diatur. Sedangkan untuk sekolah swasta belum. Makanya disinilah mungkin pemerintah harus membuat peraturan daerah yang memfasilitasi pemberian uang kesejahtraan. Supaya lewat aturan itu bisa menambah pendapatan bagi guru swasta. Tentunya aturan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan persoalan baru," kata anggota Fraksi Partai Bulan Bintang. (sadam)

Profil

Melayani Masyarakat Semaksimal Mungkin

DARI puluhan anggota DPRD Nunukan yang kembali mencalonkan diri, hanya empat diantaranya yang terpilih kembali. Salah satunya Karel Sompoton, calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang daerah pemilihan III Kecamatan Lumbis, Sembakung, Sebuku, Krayan dan Krayan Selatan.
Meski merasa senang masih diberikan kepercayaan oleh rakyat, namun tetap saja ada kekhawatiran dalam diri pria kelahiran Sumentobol, 5 November 1971 silam ini.
"Menjalankan kewajiban saya kepada masyarakat kedepannya nanti, menjadi hal yang tersulit bagi saya. Namun saya sangat berterimakasih kepada masyarakat yang masih mempercayakan saya untuk duduk kembali sebagai perwakilan mereka dikursi ini. Karena tanpa kepercayaan dari mereka saya tidak bisa seperti ini," ujar alumni SMAN Tarakan.
Selalu berusaha melayani masyarakat semaksimal mungkin, menjadi kunci sehingga ia kembali terpilih. Lima tahun bertugas menjadi anggota DPRD Nunukan, Ketua Komisi III ini selalu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi Dewan yaitu melayani masyarakat. Ia juga tidak pilih-pilih saat melayani masyarakat, meskipun bukan konstituennya.
"Kalau kita diam- diam saja, maka mereka juga tidak mau tahu tentang kita. Jadi intinya saya selalu melakukan interaksi secara langsung pada masyarakat saya," ujarnya.
Karel mulai tertarik terjun ke politik karena kondisi warga di pedalaman tempatnya berdomisili masih sangat terbelakang.
"Awlanya cita- cita saya ingin menjadi guru dengan tujuan agar saya bisa mengajari masyarakat saya, yang penting mereka bisa baca tulis. Namun cita- cita saya itu tidak bisa terwujud. Nah barulah saya berusaha untuk mewujudkan cita- cita kedua saya yaitu menjadi anggota DPRD, agar saya bisa menyuarakan aspirasi masyarakat saya secara langsung dan otomatis bisa mengangkat dan mempublikasikan keberadaan kami, " katanya.
Mantan Sekretaris Desa ini mengklaim telah berbuat banyak untuk masyarakat. Diakuinya tantangan terberat yang dihadapi yakni tuntutan masyarakat yang terkadang belum bisa untuk mewujudkannya. Selain itu kondisi geografis wilayah daerah pemilihan yang sangat berjauhan, sehingga masih menyulitkan saat akan mengumpulkan aspirasi masyarakat secara langsung. Namun hal itu tak lantas membuatnya putus asa.
"Puji Tuhan, selama ini belum pernah saya kecewa atau putus asa dengan pimpinan, teman- taman dan dalam parpol saya," katanya.
Karel hanya berharap Tuhan selalu melindungi dan memberikan jalan yang baik buatnya. Sedangkan untuk anggota DPRD mendatang diharapkan bisa beradaptasi dengan baik dan menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dengan sebaik mungkin. Pastinya selalu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah untuk kemajuan daerah.
"Saya juga mengingatkan teman-teman, kita berada disini bukan untuk dilayani atau mendapatkan sebuah penghormatan besar. Tapi kita berada disini karena ingin memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Kita yang melayani dan bukan untuk dilayani," katanya. (sadam)

Lahan Perkebunan Masih Tumpang Tindih

Rambah hutan berkedok perusahaan perkebunan

NUNUKAN,TRIBUN- Kabupaten Nunukan memiliki bentangan lahan yang potensial di manfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Anggota Komisi II DPRD Nunukan Arifuddin Ali mengatakan sebagian lahan telah digunakan, hanya saja masih banyak yang pemanfaatannya tumpang tindih. Khususnya antara perusahaan-perusahaan perkebunan yang memperoleh izin dari pusat dengan perusahaan perkebunan lokal maupun dengan para petani yang tergabung dalam kelompok tani.
"Jadi Pemerintah Daerah harus lebih berani mengambil alih lahan- lahan yang dikuasai beberapa perusahaan tersebut. Itu harus dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat Nunukan agar pemanfaatannya lebih terarah dan tepat guna," ujarnya, Sabtu (23/5).
Ia mengatakan DPRD Nunukan telah mendorong agar pemerintah memanfaatkan lahan-lahan yang terlanjur gundul hutannya untuk dijadikan perkebunan. Namun hingga kini hal itu belum bisa terwujud sepenuhnya.
"Ada juga yang sudah terwujud namun belum bisa berjalan optimal. Karena itu tadi, masih banyak lahan- lahan kita yang sifatnya tumpang tindih," ujarnya.
Selain tumpang tindih lahan, banyak perusahaan yang tidak membangun perkebunan seperti yang tertuang dalam izinnya.
Politisi PAN ini tak memungkiri selama ini sejumlah perusahaan- perusahaan yang masuk Nunukan hanya berkedok mengolah hutan untuk perkebunan. Padahal pada dasarnya mereka hanya mengambil kayu, setalah itu ditinggal begitu saja. Tak heran banyak lahan yang gundul karena hutannya rusak parah.
Jika lahan-lahan ini dimanfaatkan optimal untuk pengembangan tanaman perkebunan seperti sawit, tentu akan memberikan manfaat yang lebih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara ini, meskipun perkebunan sawit sudah mulai tumbuh namun belum memberikan hasil yang maksimal. Sebab selain belum memiliki pabrik sendiri, pembangunan perkebunan juga dilakukan dengan setengah hati. (sadam)

Dorong Pengembangan Pertanian dan Perkebunan

DPRD Kabupaten Nunukan telah berupaya mendorong pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nunukan. Hanya saja hal itu terbentur pada minimnya anggaran. Anggota Komisi II DPRD Nunukan Arifuddin Ali mengatakan, pengembangan pertanian dan perkebunan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Hanya saja upaya itu tidak akan berhasil tanpa ditunjang anggaran yang memadai.
Misalnya saja untuk perkebunan sawit paling tidak pada tahap awal harus membangun pabrik yang layak. Selanjutnya mencari sasaran pemasaran produk dari daerah ini.
"Diharapkan DPRD Kabupaten Nunukan khususnya yang terpilih untuk periode mendatang, tetap melanjutkan perjuangan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pertanian dan perkebunan di Kabupaten Nunukan," ujarnya.
Tanpa membangun pertanian dan perkebunan, perekonomian masyarakat khususnya yang bekerja disektor tersebut, tidak akan pernah membaik.
Lahan-lahan di Kabupaten Nunukan sangat mendukung untuk pengembangan kedua sektor dimaksud. Pemkab Nunukan dinilai telah melakukan upaya, namun tetap saja belum bisa berjalan optimal. Sebab selain minimnya anggaran, kegiatan produksi dan pemasaran juga belum berjalan dengan baik. Akibatnya masyarakat justru menjadi bingung.
"Jadi untuk kedepannya saya sangat mengharapkan agar pemerintah memperhatikan hal ini. Jangan hanya infrastuktur terus yang dibangun tapi perekonomian masyarakat dibiarkan melarat dan tidak beres," ujarnya.
Arifuddin heran, karena Pemkab Nunukan sering mengklaim keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Misalnya dengan menyebutkan Kabupaten Nunukan mengalami surplus beras. Kenyataannya selama ini beras yang dikonsumsi masyarakat justru didatangkan dari luar daerah.
"Nah ini surplusnya di mana? Ini yang menjadi tanda tanya besar buat saya sampai sekarang," ujarnya. (sadam)

VOX POPULI

Kembangkan Pertanian

Gecong
Warga Nunukan

UNTUK membangkitkan perekonomian masyarakat ada beberapa sektor yang harus dikembangkan yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan ditambah satu lagi yaitu sektor jasa. Sebagai daerah transit, sektor jasa ini juga harus terus ditingkatkan. Saya optimis jika seperti itu dilakukan, tentu akan memberikan kontribusi yang baik untuk Pemerintah Pusat. (sadam)

Cocok Tanam Padi

Lorensius
Petani

KOMODITAS utama yang cocok di Nunukan yaitu padi. Karena kondisi geografis daerah kita ini sangat mendukung. Sekarang tinggal bagaimana pengolahannya. Khusus pemasarannya jangan seperti yang terjadi selama ini, di mana pemasaran hasil panen sama sekali tidak jelas. Sehingga beras produksi daerah kita sendiri tidak kelihatan di pasaran. Itu justru tertimbun oleh banyaknya beras dari luar daerah yang masuk. Dan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak punya usaha untuk menghidupkan perekonomian masyarakat petani pada khususnya secara mandiri. (sadam)

Profil

Kenal Politik Sejak 1967

PRIA yang satu ini tak asing lagi dalam dunia politik di Kabupaten Nunukan. Pengalaman politiknya sudah tak terukur lagi. Ia mulai terlibat di partai sejak tahun 1967 silam dengan menjadi anggota sekretariat bersama Golkar.
Anwar RN sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPRD Nunukan. Saat masih bekerja di Pemkab Bulungan, ia dipersiapkan Bupati Bulungan kala itu RA Besing untuk menjadi calon anggota DPRD.
Tahun 1999 ia dipilih menjadi anggota DPRD Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Selor. Setelah itulah mantan Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Nunukan ini semakin tertarik menggeluti dunia politik. Menjadi anggota legislatif dijadikannya sarana untuk mewujudkan aspirasi rakyat.
"Alhamdululillah saya sangat menikmati dan sebagai hamba Allah saya mensyukuri pekerjaan saya sekarang. Walaupun dalam pekerjaan banyak halangan dan rintangan yang cukup berat, namun saya dapat hadapi. Semua itu saya anggap proses dan harus dihadapi dengan ketabahan," ujar pria yang sejak 1980- 1999 menjabat Kamawil Hansip 1504.05 Nunukan.
Dengan menjadi anggota DPRD Nunukan, Anwar mengaku bisa menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa membeda- bedakan golongan. Ia sadar sebagai wakil rakyat harus siap melayani rakyat.
"Jadi harapan saya kedepan agar anggota Dewan yang akan datang bisa menjalankan itu tanpa membeda- bedakan golongan. Maksudnya jangan karena dia bukan konstituennya, maka dia tidak berhak dilayani. Sebaliknya hanya konstituennya yang menjadi prioritas untuk dilayani. Jadi semua harus kita layani secara adil karena kita duduk disini bukan wakil partai lagi tapi merupakan wakil rakyat keseluruhan," ujar pria yang hobi sepak bola dan tenis.
Bagi mantan sukarelawan Trikora/ Dwikora ini, anggota DPRD merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, ia juga harus mengayomi semua masyarakat.
Karena pekerjaannya merupakan sebuah amanah, Anwar mengutamakan tugas pokoknya yakni pelayanan kepada publik. Tak heran keluarga harus menjadi prioritas nomor kedua setelah pekerjaan.
Bekerja dengan senang hati membuatnya bisa menjalani semua beban tanpa keluh kesah. Semua itu bisa diatasi karena kerjasama seluruh anggota DPRD. Meskipun begitu hingga menjelang akhir masa jabatan DPRD Nunukan, Anwar mengakui masih banyak persoalan yang belum tuntas.
"Terutama mengenai sengketa lahan perkebunan sawit antara perusahaan dan masyarakat," ujarnya. (sadam)

Dewan Desak Penggantian Ketua RT

Pendataan penduduk di Nunukan masih belum akurat

NUNUKAN,TRIBUN- Seringkali Ketua Rukun Tetangga (RT) belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam melakukan pendataan warganya. Padahal mereka memiliki peran penting mengenai kejelasan data penduduknya. Karena itu Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Kornalius Tadem meminta agar dilakukan peninjauan terhadap Ketua RT yang tak menjalankan tugasnya dengan baik.
"Jika ada Ketua RT yang tidak menjalankan tugasnya saya pikir lebih baik diganti saja. Kalau Ketua RT hanya untuk kepentingan -kepentingan tertentu apalagi kepentingan partai, menurut saya ini tidak boleh terjadi. Ketua RT apa namanya kalau seperti itu?" katanya, Sabtu (16/5).
Dari kondisi riil di lapangan jumlah penduduk di setiap kecamatan tidak sebanyak data pencatatan sipil. Ini karena pendataan yang tidak akurat dari petugas terkait, bahkan cenderung dilakukan secara sengaja.
"Faktanya banyak penduduk yang tidak termasuk dalam pendataan tersebut. Karena tidak adanya koordinasi yang bagus, baik itu dari atas kebawah maupun sebaliknya. Tapi kalau dari bawah keatas kan tidak mungkin. Sehingga pendataan penduduk jauh berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," kata politisi Partai Damai Sejahtera.
Terhadap masalah ini Pemkab Nunukan dituding bersalah karena lengah dalam melakukan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah hingga ke desa. Ini sangat disesalkan karena telah disediakan anggaran untuk kegiatan pendataan penduduk.
Membludaknya jumlah pendudukan disebabkan pula karena pengawasan yang tidak optimal terhadap pendatang khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia maupun warga dari luar daerah yang masuk Nunukan. Pendatang yang mestinya hanya memiliki KTP sementara, namun diberikan KTP tetap yang terdaftar sebagai penduduk Nunukan.
"Untuk mendapatkan KTP harusnya minimal sudah tiga tahun menetap di Nunukan, namun karena pengawasan yang kurang berjalan dengan baik jadi sulit membedakan mana warga setempat dan pendatang," ujarnya.
Akibat amburadulnya pendataan ini tentu sangat berdampak saat pelaksanaan pemilihan umum. Sebab ada kelompok tertentu yang mengondisikan kedatangan penduduk dari luar daerah atau mobilisasi TKI dari Malaysia yang telah mendapatkan identitas penduduk Nunukan. Meskipun akhirnya hal ini sulit dibuktikan secara terang-terangan karena dilakukan sangat terorganisir.
Kornalius menyoroti membengkaknya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Nunukan. Dimana banyak penduduk yang namanya terdaftar saat pemilihan gubernur Kaltim tetapi tidak terdaftar pada DPT pemilu legislatif. Anehnya aturan kependudukan sudah jelas menyebutkan nomor induk kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan satu orang, kenyataannya saat pileg satu NIK digunakan hingga puluhan nama. (sadam)

VOX POPULI

Jalankan Peraturan

Abdul Wahab Kiak
Wakil Ketua DPRD Nunukan

PENGGUNAAN NIK diatur undang - undang 23/2006 dan PP 37/2007. Kalau ingin memperbaiki sistem pencatatan kependudukan, yang dilaksanakan yaitu menjalankan peraturan tersebut dengan baik. Selama ini pendataan penduduk di Kabupaten Nunukan tidak dilakukan dengan baik, salain itu pengawasan terhadap para pendatang juga sangat minim sehingga pada saat- saat pemilu seperti ini, pasti akan timbul masalah seperti kemarin. Ada ribuan warga yang tidak terdata dan banyak penggunaan NIK ganda. (sadam)

Pendataan Dari Bawah

Abdullah Umar
Warga Nunukan

PENDATAAN penduduk sangat tidak beres. Itu dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan perangkat desa sehingga data- data yang didapat tidak jelas dan hanya fiktif belaka. Untuk memperbaiki pendataan kependudukan ini yang harus dilakukan pemerintah yaitu melakukan pendataan yang sifatnya dari bawah keatas bukan dari atas kebawah. Dan koordinasi antar pemerintah daerah dengan perangkat desa sampai RT harus lebih ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan data fiktif. (sadam)

Harus Ada Surat Pindah

Kornalius Tadem
Sekretaris Komisi I

BOLEH saja Pemkab Nunukan mengeluarkaan KTP untuk pendatang dengan catatan harus ada surat pindah dari daerah asalnya. Tapi kalau tidak seperti itu dengan kata lain memberi KTP pada orang yang tidak jelas maksud dan tujuannya ke daerah ini, itu bisa dipertanyakan. Ini pemerintahan apa? Pemerintahan amburadul kalau saya katakan. (sadam)

Profil

Bumbu Pecel Rasanya Aduhai...

LIDAH sangat doyan menyicipi nikmatnya nasi pecel, namun selama berada di Nunukan sangat sulit bagi Indra Jaya mencari nasi pecel yang rasanya enak. "Padahal saya senang nasi pecel karena rasa nikmatnya saja. Terutama bumbunya yang aduhai," kata Sekretaris DPRD Nunukan yang hobi berolahraga.
Sebagai pejabat, alumni program magister Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman Samarinda ini menyadari sangat sedikit waktu untuk bisa bertemu keluarga. Namun ada trik agar perhatian terhadap keluarga tidak berkurang.
"Setiap hari kerja saya fokus dipekerjaan saja, nanti jam 4 atau jam 5 sore baru pulang ke rumah. Dan hari libur saya gunakan untuk keluaraga saya," ujar mantan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Nunukan.
Meskipun terkadang harus bekerja dihari libur karena ada tugas mendadak, namun Indra tetap menikmati pekerjaannya. Apalagi disiplin ilmu dari sosial dan politik, sesuai dengan pekerjaannya saat ini sebagai Sekwan berdasarkan surat keputusan Bupati Nunukan.
Rasa tanggung jawab sebagai PNS menjadikannya bersemangat menggeluti pekerjaannya. Itu sesuai komitmen setiap PNS untuk siap ditempatkan dimana saja sesuai perjanjian yang dibuat.
Disamping itu baru tahun ini ia banyak bekerja dibidang administrasi. Berbeda sebelumnya ketika masih menjabat Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, yang harus banyak terjun dan mengatur staf di lapangan.
"Alhamdulilah sampai sekarang saya melayani anggota DPRD yang banyak berkaitan dibidang administrasi. Dan itu merupakan tantangan baru buat saya sehingga saya tertarik menggeluti pekerjaan ini.," ujarnya.
Karena semangat itu pula ia tidak pernah merasa berat saat melaksanakan tugasnya. Meskipun demikian terkait dengan keuangan ia harus super hati - hati . Sebab disadari sepeserpun uang negara yang tercecer harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Justru kami beratnya di aturan itu," ujarnya.
Indra hanya berharap ridho dari Allah agar bisa bekerja dengan baik. Juga terhadap stafnya terutama menyangkut kesejahteraan.
"Itu yang saya utamakan, ibaratnya biar saya nggak makan asal staf- staf saya bisa makan," katanya. (sadam)

Sistem Pendidikan Belum Terarah

Kualitas Pendidikan di Nunukan Masih Tertinggal

NUNUKAN,TRIBUN- Sistem pendidikan di Indonesia terus diubah. Selalu dijadikan percobaan dan kurang terarah serta tidak konsisten. Tak heran kalau pendidikan di Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Malaysia. Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Haji Hermansyah mengatakan, secara rill pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dengan Malaysia. Padahal negara itu pernah berguru ke Indonesia.
Pendidikan khususnya di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dinilai sangat penting. Karena pendidikan merupakan wadah pembentukan kader bangsa sehingga penanganannya harus dilakukan secara khusus.
"Karena itu masalah pendidikan bukan saja tugas pemerintah daerah tapi pemerintah pusatpun harus turun tangan," kata politisi Partai Golkar, Sabtu (10/5).
Ketertinggalan dimaksud seperti sekitar 600 guru di Kabupaten Nunukan masih berlatar belakang diploma tiga. Padahal tahun 2014 semua guru mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas diharuskan bergelar strata satu (S1).
Pada bagian lain ia menilai Pemkab Nunukan belum melakukan pemerataan peningkatan kualtas pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan. Karena itu dengan peningkatan anggaran pendidikan tahun ini, diharapkan hal itu tidak lagi terjadi. Selama ini minimnya anggaran pendidikan juga menjadi penghambat pengembangan pendidikan di Nunukan.
"Dengan anggaran pendidikan 20 persen, dana BOS juga sudah ditambah, jadi sekarang mudah- mudahan tidak ada lagi guru yang berteriak menuntut kesejahteraan," ujarnya.
Hermansyah berharap Dinas Pendidikan Nunukan selaku pengelola anggaran pendidikan mampu merealisasikan anggaran yang tidak kecil tersebut. Namun ia menilai saat ini belum diperlukan Perda untuk mengatur alokasi dana 20 persen itu.
"Tapi nanti pasti akan mengarah kesana. Kan baru tahun ini anggaran pendidikan 20,02 persen. Jadi untuk melihat mampu apa tidak, berhasil apa tidak, dan berjalan apa tidak programnya, itu tergantung cara mengelolanya. Tapi harus ingat, semua SKPD termasuk Disdik akan bisa menjalankan tugasnya apabila ada anggaran" katanya. Agar dana pendidikan ini terserap dengan baik tentunya proses lelang juga harus cepat dilaksanakan.
Secara umum sebenarnya pendidikan di Nunukan sudah cukup baik. Indikasi itu bisa diukur dari penyediaan sarana dan prasarana yang mulai membaik. Kemudian kekurangan guru juga mulai dibenahi serta anggaran pendidikan terus ditingkatkan.(sadam)

VOX POPULI

Benahi Sarana Pendidikan

Saharuddin
Anggota Komisi III

PERLU menyiapkan sarana dan prasarana seiring peningkatan jumlah peserta didik. Kemudian peningkatan SDM tenaga pendidik melalui pelatihan- pelatihan ataupun menyekolahkan guru- guru berprestasi kejenjang yang lebih tinggi. Saya berharap 20 persen anggaran pendidikan bisa membenahi segala aspek yang mempengaruhi peningkatan SDM kita.(sadam)

Jangan Ditempatkan Seenaknya

Abdul Rahman
Anggota Komisi III

JANGAN lakukan penempatan para tenga pendidik yang tidak sesuai dengan hati atau keinginan para tenaga pendidik itu sendiri. Seperti guru yang berdomisili di Nunukan ditugaskan di Sebuku. Ini kan bisa membuat konsentrasi para tenaga pendidik, tidak 100 persen pada pekerjaannya. Karena yang dipikirkan hanya pindah.(sadam)

Tak yakin Bisa Terealisasi

Husin Manu S.IP
Kepala SMAN 2 Nunukan

ANGGARAN pendidikan sudah 20 persen tapi saya tidak yakin dinas terkait mampu merealisasikan secara merata. Dana BOS sampai saat ini belum ada, dan kalaupun ada menurut saya anggaran tersebut belum cukup. Jadi jangan berharap banyak mutu pendidikan akan meningkat, soalnya akan banyak kegiatan sekolah yang tidak berjalan. Untuk itu Dinas Pendidikan harus mampu menjalankan program yang tepat guna dan tepat sasaran. Mereka harus mampu memahami apa yang mesti dia lakukan dan target apa yang mereka inginkan.(sadam)

Demokratisasi Disekolah

Andre
Aktivis Serikat Pelajar Nunukan

KAMI berharap penerapan demokrasi dalam dunia pendidikan. Sehingga para pelajar yang merupakan kelompok terdepan dalam perubahan bangsa dan negara kearah yang lebih baik, mengerti apa yang harus dia lakukan. Tidak sekedar menunggu dan meneruskan apa yang sedang berlangsung, tapi lebih kepada bagaimana dia menganalisa sebuah permasalahan dan kemudian melakukan sebuah perubahan yang lebih baik.(sadam)

PROFIL

Istri Juga Terlibat Pekerjaan Saya

SAAT bergabung menjadi anggota partai politik, ada tekad yang ditunjukkan Abdul Wahab Kiak bahwa inilah pekerjaannya. Apa yang dimiliki pria kelahiranTanjung Selor 1952 silam saat itu juga menjadi milik partai. Artinya semua orang di partai itu bisa menggunakan fasilitas yang dimiliknya.
"Dan dari keadaan itu alhamdulillah keluarga saya mengerti. Karena secara tidak langsung isteri saya juga terlibat dalam pekerjaan ini. Jadi untuk hal membagi waktu saya tidak terlalu perhatian lain. Yang jelas keluarga saya mengerti pekerjaan saya," kata Wakil Ketua DPRD Nunukan.
Jabatan yang tinggi tak membuat lulusan SMA tahun 1971 silam ini meninggalkan makanan kegemarannya yaitu ikan asin dan sayur rebus. Meskipun begitu ia mengaku tidak punya hobi khusus. Hidup apa adanya menjadikan mantan Ketua DPC PDIP Nunukan ini tidak punya kesenangan khusus.
Sangat menikmati pekerjaan sebagai anggota DPRD bukan berarti ia harus menikmati kekeyaan dari pekerjaan tersebut. Hal yang membuatnya selalu enjoy bekerja karena secara langsung dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan apa yang ada dalam benaknya.
Awalnya dibenak mantan Guru SMA Pancasila Nunukan ini tidak pernah terpikirikan duduk sebagai anggota legislatif. Namun karena dukungan keluarga, amanah ini pun harus dijalankannya.
Menghadapi berbagai tuntutan masyarakat, menjadi hal terberat selama menjalankan tugas. Apalagi Kalau tuntutan itu tidak bisa ditangani langsung DPRD karena bukan wewenangnya. Namun masayrakat tak mau tahu tentang itu.
Hal tersebut tak membuat Wahab merasa kecewa. Karena baginya setiap pekerjaan atau apapun pasti memiliki rasa suka dan duka. Dan satu hal lagi, yang penting adalah harus paham atau mengerti apa pekerjaan masing-masing. Maka itu akan menjadi seni yang akan muncul dan berkembang.
"Saya hanya berharap permintaan masyarakat secara umum dapat saya perjuangkan dan dapat saya suarakan di DPRD secara langsung. Salah satunya yaitu ekonomi masyarakat yang sangat rendah sekali ditengah kekayaan SDA yang ada pada daerah ini. Dan sampai saat ini saya sendiri belum berhasil mewujudkan cita - cita dan angan- angan tersebut," kata politisi yang bulan Agustus mendatang tak duduk lagi di parlemen. (sadam)

DPRD Nunukan Hearing Bahas DPT

DPRD Nunukan Kamis (7/5) pekan lalu melaksanakan hearing membahas daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu yang dianggap bermasalah. Hearing itu dihadiri KPU Nunukan, Pasintel Lanal Nunukan, Dandim Nunukan, Kajari Nunukan, DKPS, Disdukcapil dan Panwaslu Nunukan.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Ngatidjan Ahmadi diambil sejumlah kesimpulan seperti peran Panwaslu harus lebih ditingkatkan sesuai dengan peran dan kewenangannya dalam pemilihan umum dan jika diperlukan dapat berkordinasi dengan pihak- pihak lain seperti kepolisian, kejaksaan, DPRD maupun Pemkab Nunukan.
"Panwaslu harus berani memanggil para peserta pemilu yang melakukan kecurangan, entah itu Bupati, ketua DPRD dan sebagainya," kata Ngatidjan.(sadam)

Manfaatkan Hutan, Kelestariannya Juga Harus Dijaga

DPRD Nunukan Setujui Perda Kehutanan dan Hutan Kemasyarakatan

NUNUKAN,TRIBUN- Ketua DPRD Kabupaten Nunukan H Ngatidjan Ahmadi berharap, untuk menekan tingkat kerusakan hutan pemerintah perlu melakukan penekanan- penekanan terhadap pemanfaatan hutan. Dalam artian disatu sisi hutan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat, namun kelestariannya juga harus tetap terjaga.
"Jadi jangan hanya dimanfaatkan saja tapi kelestariannya diabaikan. Dan untuk menciptakan itu mari kita sama - sama memikirkan konsep seperti itu," katanya, Sabtu (2/5).
Pembukaan jalan di hutan untuk kelancaran mobilisasi komoditas masyarakat memang perlu dilakukan. Namun menurutnya, pembukaan akses tersebut perlu dilihat sejauh mana tingkat legalitasnya terhadap peraturan perundang - undangan yang lain. Yang berwenang juga harus saling berkoordinasi untuk bisa menjangkau dan mendapatkan hasil maksimal agar mobilisasi masyarakat tidak kesulitan. Hanya saja koordinasi ini memang sulit dilakukan.
Sejauh ini DPRD Nunukan telah menyetujui peraturan daerah tentang kehutanan dan membuat perda mengenai hutan kemasyarakatan. Tujuannya untuk mempertahankan kelestarian hutan. Namun khusus mengenai hutan lindung, Ngatidjan tak bisa berbicara banyak. Sebab hal itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia belum tahu persis apakah hal itu sudah dilimpahkan kepada pemerintah di daerah atau belum.
"Sampai hari ini saya belum tahu. Tapi nampaknya belum ada sama sekali penyerahan dari pemerintah pusat ke daerah," ujar politisi partai Golkar ini.
Ia menilai regulasi yang ada saat ini belum mendukung untuk mempertahankan kelestarian hutan di Nunukan. Sebab hal itu belum didukung regulasi lainnya. Akan lebih baik jika diawali dengan koordinasi antar semua stakeholder yang ada, kemudian dibuat suatu regulasi untuk melengkapi aturan- aturan yang sudah ada.
Secara umum kondisi hutan di Kabupaten Nunukan dianggap masih bagus. Sehingga masih ada harapan untuk melestarikannya. Namun itu tak terlepas dari beberapa variabel yang ada didalamnya, seperti kebutuhan masyarakat setempat, dan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Dua variabel ini perlu diperhatikan karena menjadi faktor dominan dalam melestarikan hutan.
Hutan sebagai sumber kehidupan bagi setiap habitat perlu tetap dilestarikan. Mengingat fungsinya sangat erat dengan kehidupan. Tanpa hutan kehidupan juga tidak akan ada.
Diakui ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di sejumlah kawasan hutan di Kabupaten Nunukan. Namun berat atau kecilnya kerusakan itu perlu dibuktikan lebih lanjut melalui survey yang dilakukan secara khusus.
"Dan tolong konotasi seperti ini dikesampingkan dulu lah. Tapi kalau pengrusakan hutan indikasinya ada. Dan dalam hal ini saya juga ikut prihatin dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut," ujar wakil rakyat asal Sembakung ini.
Secara kasat mata kerusakan hutan paling berat justru tampak terjadi di pulau Nunukan disusul Sebatik, kemudian berturut-turut dari Sebuku, Sembakung, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan. Penggunaannya bermacam-macam. Namun dipastikan kerusakan sudah terjadi sebelum Kabupaten Nunukan terbentuk.
Terhadap kerusakan ini, semua pihak di Nunukan termasuk DPRD, LSM dan masyarakat
harus ikut bertanggungjawab. Tentunya Pemkab Nunukan harus menjadi pionir dalam upaya penyelamatan lingkungan ini. (sadam)

VOX POPULI

Perlu Kepastian Tata Ruang

Anwar RN
Ketua Komisi I DPRD Nunukan

UNTUK memperbaiki kondisi hutan di Nunukan langkah awal yang harus dilakukan yaitu perlu ada kepastian tentang tata ruang. Dan harus ada data yang konkrit tentang berapa luas lahan, baik yang termasuk hutan produktif, hutan lindung, hutan konversi, dan status lahan yang sifatnya KBK dan ada juga KBNK.
Yang paling utama kita hindari adalah tumpang tindihnya lahan antara KBK dan KBNK. Selain itu dalam pelestarian hutan, semua pihak harus ikut bukan hanya pemerintah saja, tapi semua elemen termasuk masyarakat juga harus terlibat. (sadam)

DPRD Justru Tak Tahu

Andi Lukman
Anggota DPRD Nunukan

YANG harus dilakukan yakni pemetaan ulang. Soalnya rencana tata ruang wilayah kita tidak jelas. Bahkan ada advis teknis yang keluar dari instansi perkebunan, yang justru tidak diketahui lembaga lain seperti DPRD Nunukan. (sadam)

Belum Jelas Keberadaannya

Hasan Basri
Warga Nunukan

PERLU pemetaan ulang, soalnya wilayah hutan kita baik itu hutan produksi, hutan lindung, hutan konversi dan hutan KBK serta hutan KBNK itu belum jelas keberadaannya. Selain itu yang tidak kala pentingnya dan juga harus dilakukan yaitu semua elemen yang ada harus peduli terhadap lingkungan. (sadam)

Semua Harus Terlibat

Muthang Balang
Anggota DPRD Nunukan

YANG jelasnya ada upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan hutan. Kalau secara nasional ada bantuan dana reboisasi, kemudian kalau secara lokal kita sendiri juga ada upaya untuk pelestarian kembali. Contohnya yang masih dalam perencanaan seperti hutan kota dan jalur hijau. Dan yang juga harus dilakukan yaitu melalui pemerintah, LSM, dan DPR agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelestarian hutan. (sadam)

Yang Penting Bisa Menyehatkan Badan

Ngatidjan Ahmadi

TIDAK ada pilihan istimewa untuk urusan panganan bagi pria yang satu ini. Baginya asalkan makanan itu bisa menyehatkan badan, itu saja sudah cukup.
Bekerja sebagai wakil rakyat dan kebetulan dipercayakan menjabat sebagai Ketua DPRD Nunukan, menjadi sesuatu yang sangat dinikmati H Ngatidjan Ahmadi.
"Karena pekerjaan ini boleh dikatakan hobi saya. Soalnya sejak masih duduk dibangku sekolah saya sudah aktif berorganisasi. Salah satunya Pelajar Islam Indonesia (PII)," katanya, Sabtu(2/5)
Apalagi pekerjaan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya yakni ilmu politik. Teori - teori yang didapatkannya di pendidikan formal diterapkan di lembaga lagislatif. Hal ini pula yang membuatnya semakin merasa tenang.
"Namun namanya juga teori tidak bisa seratus persen diterapkan. Kadang - kadang orang terlalu terpaku pada teori sehingga sering kali tidak sesuai dengan fenomena yang berkembang dimasyarakat. Dan saya kombinasikan antara fenomena yang berkembang dimasyarakat dengan teori, sehingga saya bisa berbuat seperti apa yang saya lakukan sampai saat ini," ujar pria yang gemar bermain voli bulutangkis, catur, gaple dan tenis.
Sebagai wakil rakyat Ngatidjan merasa jam kerjanya 24 jam setiap hari. Namun keluarga bisa memahami kesibukan yang sedang dihadapinya. Sehingga sebagai kepala keluarga Ngatidjan hanya cukup mengontrol saja. Sebab sang istri yang lebih berperan disini. Tinggal bagaimana ia sebagai ayah meminta laporan keadaan anak-anak termasuk sekolah dan ibadahnya.
Dalam menasehati anak-anakpun ia tidak pernah memaksa. Ia hanya mengingatkan perbuatan tidak baik akan menjadi resiko dan tanggungjawabnya. Namun perbuatan baik tentu akan bermanfaat bagi diri sendiri dan bisa mengangkat nama baik keluarga. Dan itu bisa dilakukannya, tidak ada yang menyimpang dalam keluarga.
Berhadapan dengan berbagai tuntutan masyarakat dimana DPRD tidak memiliki wewenang untuk memenuhinya, menjadi hal yang dirasakan sangat berat saat bertugas sebagai wakil rakyat. Sementara disisi lain masyarakat beranggapan DPRD harus bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan.
Namun tantangan itu tak membuat Ngatidjan kecewa apalagi sampai patah semangat.
"Saya tidak pernah dikecewakan orang. Dalam pertarungan politik saya tidak pernah kecewa artinya sebagai pelaku politik, pada saat - saat tertentu ketika ada kompetisi, yang paling tidak lima tahun sekali. Kalah dan menang saya anggap sebagai proses. Jadi saya tidak akan menyalahkan orang lain dan tidak akan menyesali kinerja saya," katanya.
Sesuai falsafah sebagai seorang muslim, Ngatidjan hanya selalu bersemboyan "Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain". Dan itu selalu ia ingat dibenaknya ketika menjalankan tugas. Ia berharap apa yang dikerjakannya bisa bermanfaat bagi orang lain tentunya dalam hal kebaikan. (sadam)

PROFIL
Nama Lengkap : Drs. Ngatidjan Ahmadi
Tempat/tgl. lhr : Bantul 10 Desember 1950

Pendidikan Formal :
1. SD tahun 1962
2. SMP tahun 1967
3. SPG tahun 1970
4. Sarjana Sosial Politik tahun 1990

Pengalaman Pekerjaan :
1. 1971 - 1974 Tata Usaha SPMA "Argomulyo" Yogyakarta
2. 1975 - 1978 Diangkat menjadi Pegawai negeri sipil.
3. 1978 - 1987 Diangkat menjadi Kepala Sekola, Kec. Sembakung
4. 1987 - 1998 Diangkat menjadi Kepala Dinas P&K Kec. Sembakung
5. 1998 - 1999 Diangkat menjadi Anggota DPRD Kab. Bulungan Pengganti antar waktu dari partai Golkar.
6. Anggota DPRD Kab. Nunukan Masa Bakti 2000 - 2004 dan 2004 - 2009

Pengalaman Organisasi :
1. 1965 - 1970 Sekretaris Pelajar Islam Indonesia (PPI) Cabang Yogyakarta Barat.
2. 1967 - 1970 Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) cabang kulon progo, Yogyakarta.
3. 1970 - 1972 Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta Barat.
4. 1972 - 1974 Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta Barat.
5. 1974 - 1975 Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Yogyakarta.
6. 1975 - 1977 Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kec. Sembakung.
7. 1976 - 1978 Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) kec. Sembakung.
8. 1978 - 1997 Ketua Komcat Golkar Kec. Sembakung.
9. 1982 - 1992 Penasehat Ikatan Remaja Masjid (IRMA) Kec. Sembakung.
10. 1998 - 1999 Ketua Partai Golkar Kec. Sembakung.
11. 1999 - Sampai sekarang sekretaris Partai Golkar Kabupaten Nunukan. (sadam)