Penempatan Pejabat Belum Sesuai Disiplin Ilmu

Sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

NUNUKAN,TRIBUN- Gerbong mutasi kembali bergerak dijajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kritik kembali disampaikan sejumlah pihak, karena dalam proses mutasi dianggap ada yang janggal.
Anggota Komisi III DPRD Nunukan Abdul Rahman mengatakan, sejumlah PNS ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. "Selama ini banyak penempatan yang dilakukan tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Sebenarnya itu boleh saja, namun yang harus dilihat bagaimana kinerjanya. Apakah dia mampu atau tidak? Tapi bagi saya lebih baik harus sesuailah dengan disiplin ilmunya, supaya tidak ada keraguan lagi," katanya, Sabtu (27/6).
Tak jarang ada PNS yang diangkat menduduki jabatan tertentu di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun di SKPD tersebut masih banyak senior dengan golongan kepangkatan yang lebih tinggi. Padahal, kata Rahman, penempatan itu harus dilihat dari golongannya juga. Bukan sekedar faktor kedekatan sehingga mengorbankan faktor utama seperti itu.
Sebab secara psikologis hal itu sangat berpengaruh pada kinerja PNS senior di kantor itu..
Lucunya, guru SMP dimutasi menjadi kepala sekolah menengah kejuruan. Padahal dari segi regulasi sudah jelas disebutkan, guru yang akan dimutasi menjadi kepala sekolah kejuruan harus mengabdi dulu selama 4- 5 tahun disekolah tersebut. Karena antara sekolah kejuruan dengan sekolah umum sangat berbeda, apalagi dibandingkan dengan SMP.
"Ini kan jelas mengganggu kinerja guru disitu. Apalagi kepala sekolahnya dimutasi menjadi guru biasa disekolah itu. Jadi saya sangat berharap agar sebelum melakukan mutasi harus ada pertimbangan yang akurat jangan karena hanya karena faktor- faktor tertentu yang mengabaikan profesionalitas," kata Politisi PPP ini.
Menurut Rahman perpindahan pejabat merupakan hal biasa yang wajar. Namun yang harus diperhatikan yakni seperti apa kapasitas PNS dimaksud. Apakah jabatan yang diberikan sudah sesuai disiplin ilmu, atau dilihat dulu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dijabatan yang baru.
Sebelum dilakukan mutasi, mestinya tahapan evaluasi dilakukan. Sehingga jika memang ada PNS yang belum lama bertugas namun dimutasi, tentu perlu ada penilaian khusus.
"Tapi kalau belum lama menjabat sudah dimutasi itu jelas mengganggu dong. Karena dia bekerja harus mulai dari nol lagi," katanya.
Idealnya agar kinerja SKPD tidak terganggu, setiap pejabat harus bertugas emapt atau lima tahun dulu baru ia dimutasi. Supaya kedepannya tidak ada alasan lagi, dia tidak bisa bekerja maksimal karena baru menjabat ditempat itu.
Aktivis Pramuka ini malah menilai, selama ini penempatan pejabat cenderung dilakukan berdasarkan faktor kedekatan petinggi daerah ini dengan PNS dimaksud.
"Kalau menurut kenyataan memang begitu, dan jelas nuansa kolusi dan nepotismenya itu besar dan memang terjadi," katanya.
Ia tak mempermasalahkan jika Bupati harus menempatkan orang- orang terdekatnya pada posisi yang bagus. Namun Rahman mengingatkan agar penempantan itu jangan terlalu dipaksakan. Misalnya ada yang golongannya belum memenuhi namun sudah dipaksakan menduduki jabatan tertentu.
"Kalau memang golongannya dan disiplin ilmunya tidak cocok, mending cari yang lain saja supaya kinerja tim juga bisa berjalan lancar," katanya.
Kedepan Rahman menyarankan agar sebelum Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) melakukan mutasi, terlebih dahulu melakukan evaluasi secara akurat. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah PNS yang akan dimutasi memiliki kapasitas atau tidak. Tentunya penempatan itu harus disesuaikan dengan golongan dan disiplin ilmu PNS yang bersangkutan. (sadam)

VOX POPULI

Jangan Abaikan Profesionalisme

Agus Mahesa
Aktivis Pemuda Pancasila

SETIAP PNS yang ditempatkan menduduki jabatan, tentunya diharapkan bisa bekerja profesional. Namun bagaimana dia bisa bekerja secara profesional kalau penempatannya saja sudah dilakukan tidak profesional. Ada yang golongannya belum memenuhi dipaksakan untuk menduduki jabatan tertentu. Ada yang satu tahun bekerja sudah diangkat menjadi pelaksana tugas kepala sub bagian.
Belum lagi mereka yang diangkat hanya karena faktor kedekatan saja dengan penguasa. Apa ini bisa menciptakan pejabat yang profesional, kalau penempatannya bukan didasarkan pada rasa pengabdian yang tulus?
Harusnya Baperjakat jeli, masih banyak PNS senior yang bisa menduduki jabatan-jabatan yang selama ini hanya di-Plt-Kan. Jangan koncoisme yang dikedepankan. Karena apapun yang dilakukan SKDP, itulah yang harus dipertanggungjawabkan Bupati dan Wakil Bupati kepada rakyat yang telah memilih mereka. (sadam)

Harus Berani Menolak

Mansyur Gecong
Aktivis LSM

JABATAN adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap PNS kepada masyarakat dan Tuhan. Karena itu, jika ada PNS yang diangkat namun tidak sesuai dengan kemampuannya, maka ia harus berani menolak jabatan tersebut. Jangan memaksakan diri menduduki jabatan enak, menikmati fasilitas negara sementara dia tidak mampu bekerja.
Baperjakat-pun harus profesional melakukan penempatan PNS. Penempatan itu jangan KKN alias nolongin kawan- kawan. Keluarga dimutasi dan digantikan keluarga lagi. Dari perikanan menduduki posisi dipemerintahan, apa profesional namanya itu? Bukankah setiap jabatan harus memiliki kemampuan masing- masing? The right man on the right place, itu yang harus dilakukan.
Jangan lagi PNS kita dikorbankan hanya karena kepentingan politik. Kita memiliki PNS yang berkualitas, namun penempatannya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Lihat saja, masak ada lulusan STPDN ditempatkan di Dinas Pariwisata? Logikanya dimana? Apa Baperjakat mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal ini? (sadam)

Profil

Senang Berorganisasi

BERGAUL dan berorganisasi merupakan hobi Abdul Rahman. Anggota Komisi III DPRD Nunukan inipun punya selera makanan rakyat. Kesukaannya hanya ikan asin.
Pria kelahiran Enrekang tgl 23 April 1963, termasuk anggota DPRD Nunukan yang tidak terpilih kembali pada Pemilihan Umum 2009, yang berlangsung April lalu. Ia sudah bertekad untuk kembali kehabitatnya menggeluti organisasi sosial. Tentunya kegiatan politik tidak serta merta ditinggalkannya.
"Insyaallah saya akan tetap berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat," kata suami Haspasiah.
Selama menjadi anggota DPRD Nunukan, Rahman mengaku sangat menikmatinya. Namun yang dimaksudkannya bukan menikmati kesenangan menggunakan berbagai fasilitas yang didapatnya.
"Tapi saya menikmati karena disini bisa menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung dihadapan pemerintah melalui parlemen. Dan perlu diingat saya duduk di DPRD bukan untuk mencari rezeki tapi memikul tanggung jawab dan amanah yang besar dari masyarakat. Jadi saya menikmati dan terus berusaha untuk menikmatinya," katanya.
Rahman terpilih menjadi anggota DPRD Nunukan melalui proses pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Muslimin yang meninggal dunia. Ia mengakui tertarik terjun dipolitik dan bertekad masuk menjadi anggota DPRD Nunukan, karena merasa segala aspirasi masyarakat yang diterimanya, bisa diperjuangkan dillembaga tersebut. Tanggung jawab dan amanah, itulah yang selalu diingatnya saat menduduki jabatan tersebut.
Meskipun mendapatkan tugas yang berat, namun ayah empat anak ini tak begitu saja melupakan keluarga. Perhatian antara tugas dan keluarga tetap perlu diseimbangkan. Sebab baik melayani masyarakat maupun memperhatikan keluarga, sama- sama hal yang penting.
Hal terberat yang dirarakan mantan Guru SMA Pancasila Nunukan ini selama berada di DPRD Nunukan, yakni bayang- bayang dalam dirinya yang selalu mengatakan, "Apakah selama ini yang saya kerjakan itu sudah sesuai dengan tuntutan orang banyak atau tidak? Karena yang menilai apa yang saya lakukan itu bukan saya, tapi orang banyak."
Ketika aspirasi rakyat yang diperjuangkan tidak masuk dalam program pembangunan pemerintah, tentu Rahman menjadi kecewa. Namun didasari tuntutan dan amanah dari rakyat, ia tetap berjuang meskipun dengan suara manioritas diparlemen.
"Saya sangat mengharapkan agar apa yang saya kerjakan bisa diterima dan dirasakan masyarakat banyak. Tentunya hal itu dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara," katanya. (sadam)

Riwayat Pendidikan :
SD Enrekang
SMP Enrekang
SMEA I Ujung Pandang
Akademik Pajak dan Keuangan Indonesia (Ujung Pandang)
Organisasi :
Pramuka
PSM
PMI
LPM
Sekretaris DPC PPP
KNPI

Warga Lebih Senang Berobat ke Tawau

Jumlah Tenaga Medis Belum Mendukung

NUNUKAN,TRIBUN- Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Haji Ngatidjan Ahmadi mengakui, secara psikologis sebagaian warga Nunukan lebih senang berobat ke Tawau, Malaysia. Padahal pelayanan dan kemampuan tenaga medis di Kabupaten Nunukan sama saja dengan di Tawau.
"Secara psikologis masyarakat lebih senang keluar negeri. Jadi sebagai wakil rakyat saya sangat mengharapkan dan menyarankan agar masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah sakit yang ada di daerah kita dengan tidak berobat ke luar daerah. Dilain pihak, jika masyarakat berobat di sini saya pikir ini juga dapat mengurangi biaya dalam artian tidak terlalu mahal," ujarnya, Sabtu (13/6).
Memang untuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan ada beberapa hal yang perlu dibenahi. RSUD ini lebih menangani masalah rujukan dan terkadang hal ini tidak terarah. Masalah perawatan seluruh fasilitas yang ada dirumah sakit perlu dibenahi lagi karena sebaik apapun fasilitas serta bangunan, tanpa perawatan lebih lanjut tentu tidak akan bisa berjalan optimal diwaktu mendatang.
Selain itu yang perlu dibenahi yaitu masalah pelayanan terhadap masyarakat. Namun secara umum pelayanan dimaksud sudah memadai.
Soal biaya, RSUD Nunukan relatif murah dengan tarif yang berpihak pada rakyat. Dengan berobat di daerah sendiri, warga tidak mengeluarkan biaya transportasi yang besar.
Ngatidjan mengklaim, kemampuan dokter kurang lebih sama dengan di rumah sakit di daerah lain. Meskipun diakui Nunukan masih membutuhkan banyak dokter spesialis.
Menurutnya pembangunan RSUD Nunukan akan bersifat dinamis. Dalam arti akan ada peningkatan status rumah sakit yang sekarang masih level B, suatu saat akan menjadi level A. Semuanya menyesuaikan perkembangan pembangunan.
Soal pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Nunukan, ia menilainya sebagai hal yang relatif. Sebab secara geografis Kabupaten Nunukan terbagi beberapa pulau yang sebagian diantaranya sangat sulit dijangkau. Namun di seluruh kecamatan telah dibangun puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di daerah pedalaman, sarana dan prasarana kesehatan telah disiapkan dan sangat memadai untuk pelayanan warga setempat. Tetapi jumlah tenaga medis memang masih kurang.
"Saya pikir pelayanan kesehatan masyarakat pedalaman juga sudah mulai membaik. Namun karena keadaan geografis tadi, masyarakat itu kadang merujuk ke Malinau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau mengenai kualitas kesehatan masyarakat, itu jangan ditanyakan pada saya. Karena sifatnya teknis jadi yang lebih tahu yaitu pihak kesehatan,' ujar politisi Partai Golkar ini.
Pemerintah dan DPRD kabupaten Nunukan memberikan perhatian khusus terhadap masalah kesehatan dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Dibandingkan dengan jumlah masyarakat Nunukan yang mencapai 120.000 jiwa, RSUD Nunukan sebenarnya sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga.
"Pembangunan RSUD yang semegah itu menurut saya merupakan bentuk bahwa pemerintah sangat respon terhadap tingkat kualitas kesehatan masyarakat Nunukan. Itu baru penilaiaan dalam bentuk sarana, belum lagi pelaksanaan- pelaksanaan yang dilakukan di lapangan, saya pikir sektor kesehatan merupakan sektor yang sangat menonjol dijalankan oleh pemerintah daerah, bukan bermaksud mengatakan bahwa sektor yang lain tidak," kata politisi asal Kecamatan Sembakung ini.
Ngatidjan mendambakan, kelak seluruh warga di Nunukan bisa merasakan berobat tanpa biaya sama sekali. "Jadi saya sangat berharap agar pemerintah bisa mengusahakan hal itu," katanya. (sadam)

Tenaga Medis Tak Betah

MESKIPUN pemerintah telah menyediakan berbagai sarana dan prasana pelayanan kesehatan di pedalaman dan daerah terpencil, namun seringkali tenaga medis merasa tidak betah bertugas dan memilih ke daerah perkotaan. Ketua Komisi III DPRD Nunukan Karel Sompoton mengatakan, hal tersebut sudah sangat jelas dan bukan terjadi saat ini saja. Sejak ia masih duduk dibangku sekolah dasar, sudah banyak tenaga medis yang meninggalkan tempat tugasnya.
"Kalau menurut saya faktornya karena kondisi wilayah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namanya saja pedalaman, siapa sih yang suka?", ujar anggota Fraksi Partai Bulan Bintang.
Sementara ini, kondisi tersebut harus bisa diterima. Namun ia juga berharap agar pemerintah lebih tegas dan bisa menjalankan tugas- tugasnya dengan baik sehingga pelayanan kesehatan tetap diberikan kepada masyarakat walau dalam keadaan terbatas. Artinya dinas terkait harus melakukan pengawasan terhadap para tenaga medis yang sementara ini bertugas di daerah pedalaman.
Untuk mengatasi masalah ini, Karel selalu menekankan kepada dinas terkait untuk lebih memprioritaskan putra- putri daerah agar di sekolahkan menjadi tenaga- tenaga medis. Sehingga saat ditempatkan di daerahnya masing-masing, tidak ada alasan untuk tidak betah.
"Saya sangat setuju jika ini benar- benar bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah. Karena pada dasaranya ini juga merupakan salah satu cita- cita saya selama menjadi anggota Dewan. Sayangnya Dinkes Nunukan lambat memrogramkan putra- putri daerah untuk menjdi dokter di daerah kita," katanya.
Selain itu untuk bidan- bidan dan para tenaga medis yang bertugas di pedalaman dan daerah terpencil sebaiknya diberikan tunjangan khusus karena biaya hidup relatif mahal.
Pelayanan kesehatan terhadap warga pedalaman dan terpencil dirasa sangat penting sebagai hak dasar yang wajib diberikan kepada setiap warga negara.
Pada persoalan lainnya, warga mengeluhkan bus keliling untuk kesehatan sudah jarang beroperasi. Sehingga pelayanan terhadap warga menjadi berkurang. Sejumlah pos kesehatan yang dibangun, justru tidak memiliki tenaga medis.
Namun Karel mengakui, kekurangan tenaga medis seperti ini juga terjadi di ibukota kabupaten. RSUD telah beroperasi namun belum ada dokter spesialis. Hal inilah yang mesti disikapi pemerintah secepatnya agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan optimal. (sadam)

Profil

Tak Senang Jadi Anggota Dewan

BAGI sebagian orang, menjadi anggota DPRD itu sangat menyenangkan. Namun lain bagi Haji Hermansyah. Karena tidak senang menjadi anggota Dewan, ia memilih menolak dicalonkan lagi pada Pemilihan Umum Legislatif 2009. "Menjadi anggota Dewan bagi saya tidak senang. Kerana duduk dikursi empuk ini merupakan amanah dari rakyat. Sebagai orang yang beriman jika amanah itu tidak kita laksanakan maka itu merupakan dosa besar. Dan pada saat saya dinobatkan dan dilantik menjadi anggota Dewan saya mengatakan Innalillahi Waninna Ilaihi Rojiun karena bagi saya ini sebuah amanah yang sangat berat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan.
Suami Hajjah Sri Astui ini mengaku tak pernah tertarik menjadi anggota DPRD. Kalaupun akhirnya duduk dijabatan tersebut, tidak lain karena merasa terpanggil dan merupakan tuntutan masyarakat yang pada saat itu sangat menginginkannya duduk di DPRD, agar bisa menjadi wakil dan penyambung lidah konstituen.
Kenyataannya ketika menduduki jabatan itu, dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat sering terjadi kebuntuan. Hal itu tidak bisa terwujud dan menjadi hal terberat selama ia bertugas. Padahal ini merupakan amanah yang harus diperjuangkan dan dipertimbangkan secara maksimal.
Rasa kecewapun sering dirasakan ayah empat anak ini. Ia yakin kekecewaan serupa pernah dirasakan anggota Dewan yang lain terutama saat aspirasi masyarakat yang diperjuangkan tidak terdaftar dalam program kerja pemerintah.
"Tapi tidak tahulah kalau ada anggota Dewan yang tidak punya mata hati, mungkin mereka tidak pernah kecewa. Dan untuk mengundurkan diri saya tidak pernah, tapi saya berusaha untuk menyesuaikan sesuai dengan periode pekerjaan ini," kata pria kelahiran Nunukan 9 April 1958 silam.
Menjelang akhir periode sebagai anggota Dewan, Hermansyah mengakui masih ada sejumlah hal yang pernah diperjuangkannya namun belum direalisasaikan pemerintah. Seperti bumi perkemahan pramuka dan lokasi pembangunan Islamic Centre .
Tak lagi menjadi anggota Dewan, penggemar ikan bakar ini akan mengurangi aktivitas politik. Ia lebih konsentrasi kembali pada kegiatan keagamaan. Lewat cara ini ia akan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat bahkan bisa lebih gesit karena menyangkut kesejahteraan umat manusia. Ia ingin menikmati sisa hidupnya dengan lebih tenang dan ingin berkebun.
"Untuk anggota Dewan yang akan datang harus komitmen mejalankan visi dan misi yang mereka janjikan kepada masyarakat pada saat kampanye. Karena itu adalah janji kalian kepada masyarakat, karena janji adalah hutang maka hutang harus dibayar. Yang terakhir harus rajin- rajin turun kebawah dalam artian kemasyarakat dan buktikan bahwa DPRD itu adalah pelayan masyarakat, maka jadilah pelayan yang baik dan bukan untuk atau ingin dilayani," kata pria yang hobi bercocok tanam dan memancing. (sadam)

Pengalaman Pekerjaan
-Guru Swasta Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah selama 24 tahun, sejak tahun 1980-2004
-Sekretaris Desa Nunukan Timur selama 10 tahun, sejak tahun 1990-2004
Pengalaman pendidikan
-SDN Thn 1972, Nunukan
-SMPN thn 1975, Nunukan
-SMAN thn 1979, Nunukan
Pengalaman organisasi
-Ketua III Gerakan Pramuka Kwarcab Nunukan tahun 2005 s/d 2010
-Ketua LPTQ Kabupaten Nunukan Tahun 2005 s/d 2009
-Ketua Umum PHBI Kabupaten Nunukan tahun 2004 s/d 2007

Pasokan Listrik Belum Mencukupi

Status Genset Pemkab Nunukan Harus Diperjelas

NUNUKAN,TRIBUN- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunuklan Abdul Wahab Kiak menilai, selama ini pasokan daya listrik yang berasal dari genset PLN Ranting Nunukan belum mampu memenuhi kebutuhan listrik warga. Untuk memenuhi kekurangan daya tersebut, Pemkab Nunukan telah telah mengadakan genset untuk mendukung PLN.
"Kemampuan genset PLN ini kan tidak mampu memenuhi pasokan daya listrik. Makanya Pemkab Nunukan membantu dengan status sewa- menyewa," Kata Politisi PDIP, Sabtu (6/6).
Ada dua unit genset yang diserahterimakan saat itu, namun kondisinya sudah rusak. Tak heran karena masalah tersebut, krisis listrik masih terus terjadi dalam waktu dua tahun belakangan ini.
Berbekal status sewa-menyewa, dalam klausul kontrak disebutkan perawatan dan kerusakan menjadi tanggungjawab Pemkab Nunukan melalui Perusda Nusa Serambi Persada Nunukan yang bertindak selaku pihak pertama sesuai berita acara serah terima obyek sewa.
"Tapi hingga saat ini belum ada kejelasan, apakah Pemkab Nunukan telah menghibahkan mesin ini kepada perusda atau belum? Dan cara kerja perusda dengan PLN seperti apa? Itu sama sekali belum jelas, sehingga kita bingung. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini?" tanya dia.
Warga Nunukan seringkali hanya menyalahkan PLN jika terjadi pemadaman listrik. Padahal selaku pemilik genset yang rusak, Pemkab Nunukan harusnya lebih bertanggungjawab terhadap persoalan ini.
"Harusnya Pemkab Nunukan juga merasakan cemoohan masyarakat, jangan hanya PLN saja," katanya.
Saat berlangsungnya hearing di kantor DPRD Nunukan pekan lalu, pihak PT PLN Ranting Nunukan yakin krisis listrik di Nunukan segera teratasi jika kedua genset yang rusak ini diperbaiki dan dapat berfungsi secara normal. Pihak PLN juga menjanjikan, daftar tunggu pelanggan segera terlayani.
Namun tetap saja keinginan itu belum bisa terpenuhi karena hingga kini kondisi genset belum membaik.
Ironisnya genset PLN yang sedang beroperasi saat ini, seringkali mengalami kerusakan. Hal ini dipicu banyaknya pencurian listrik atau penyambungan illegal yang dilakukan masyarakat.
"Kalau listrik sudah dicuri, tentu genset tidak mampu bekerja. Genset dipaksakan beroperasi dengan beban maksimal sehingga tidak mampu mengangkat. Inilah yang menyebabkan kerusakan mesin sering kali terjadi," katanya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Wahab mendesak agar Pemkab Nunukan segera memperjelas status genset tersebut. Ia menyarankan agar kedua unit genset itu pengelolaannya diserahkan langsung kepada PLN. Dengan pengelolaan menyeluruh dari PLN, tidak boleh lagi ada intervensi dari Pemkab Nunukan. Termasuk saat genset dalam keadaan rusak, perbaikan menjadi tanggungjawab pihak PLN.
PLN lebih ahli mengatasi persoalan kelistrikan sehingga peran Pemkab Nunukan hanya sebagai pengawas saja. Apalagi pengadaan genset itu jelas bukan bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Nunukan.
"Kalau sekarang itu statusnya masih setengah- setengah. Kerusakan dan perbaikan mesin menjadi tanggungjawab Pemkab Nunukan tetapi PLN juga terlibat. Padahal dalam berita acara ditegaskan, masalah perbaikan seluruhnya ditanggung pihak pertama yakni Pemkab Nunukan melalui perusda," katanya. (sadam)

Bupati Nunukan Sampaikan Pengantar LKPJ

BUPATI Kabupaten Nunukan Abdul Hafid Ahmad, pekan lalu menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan atas pelaksanaan APBD tahun 2008. Hal itu disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
Bupati mengatakan, penyampaian LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas- tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun.
"Pada dasarnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai bersama oleh pemerintah dan masyarakat merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2008," kata Bupati Nunukan.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Ngatidjan Ahmadi, dihadiri 21 anggota Dewan. Selain itu hadir pula unsur Muspida, Sekretaris Kabupaten Nunukan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Satuan Instansi Vertikal di Kabupaten Nunukan, Dharma Wanita Dan LSM serta beberapa Tokoh Masyarakat. (sadam)

Profil

Tak Menyangka Bisa Terpilih Kembali

RASA syukur selalu dipanjatkan Lukman kepada Yang Maha Kuasa. Ia tak menyangka pada Pemilu Legislatif 2009, dirinya bisa terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Baginya ini merupakan berkah yang tidak terduga. Sebab dari delapan caleg Partai Golkar daerah pemilihan II Sebatik dan Sebatik Barat, ia berhasil memperoleh suara terbanyak.
"Ini kan tidak disangka- sangka. Jadi saya merasa senang karena masih mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk kembali menjadi perwakilan mereka," ujar pria kelahiran Sidrap, 20 Oktober 1974 silam
Untuk kembali meraih simpati warga bukannya tanpa perjuangan keras. Lukman harus melakukan pendekatan dengan cara door to door dan cara kekeluargaan kepada masyarakat. Secara tidak langsung ia memberikan sedikit pelajaran politik kepada masyarakat.
"Karena selama ini saya menilai pendidikan politik bagi masyarakat sangat kurang dan tidak berjalan. Nah mungkin inilah yang menjadikan saya kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat," ujar anggota DPRD yang menduduki posisinya saat ini melalui proses PAW.
Lukman mulai tertarik di dunia politik sejak Kabupaten Nunukan berdiri tahun 1999 silam. Ia sudah bertekad menjadi salah seorang yang harus memperjuangkan reformasi pada saat itu. Untuk bisa mewujudkannya maka masuk kedalam sistem adalah pilihan yang harus ditempuh. Sebab dengan berada diluar sistem, tidak mungkin bisa secara langsung memperjuangakan dan mewujudkan reformasi yang diharapkan.
Ia memang masih baru di parlemen. Lukman terpilih karena menggantikan salah seorang anggota Fraksi Partai Golkar yang meninggal dunia. Namun dengan waktu yang sangat singkat, ia berusaha semaksimal mungkin menyerap dan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
"Terutama hal- hal yang prioritas misalnya masalah pendidikan masyarakat, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, perekonomian masyarakat, dan infrastuktur. Semua itu berusaha saya perjuangkan agar bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar mantan Direktur CV Perdan.
Meyakinkan anggota Dewan agar mewujudkan aspirasi masyarakat, menjadi hal yang sangat berat baginya. Di Parlemen, sistem demokrasi mensyaratkan suara terbanyak untuk menentukan sebuah keputusan.
Lelaki yang pernah menjabat Ketua KNPI Kecamatan Sebatik ini bahkan pernah kecewa karena sejumlah aspirasi masyarakat yang sangat prioritas tidak diwujudkan pemerintah. Hal tersbut justru tidak tercover dalam APBD dan program pemerintah.
"Disitulah letak kekecewaan saya. Tapi untuk menyatakan mundur dan ingin berhenti dari pekerjaan saya tidak pernah, karena semua itu merupakan konsekuensi dari pekerjaan saya," kata pria yang pernah menjabat sebagai pengurus KKSS.
Soal tudingan dari sejumlah kalangan yang mengidentikkan anggota DPRD dengan kunjungan kerja, Lukman menilainya sebagai hal yang wajar. Ia memastikan kunjungan kerja dimaksud sangat berguna untuk perkembangan daerah. Sebab kesempatan itu digunakan untuk belajar dan melihat inovasi- inovasi yang sudah berhasil dilakukan di daerah lain.
Lukman hanya berharap, kedepan ada kesetaraan antara lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Sebab pada dasarnya tujuan otonomi daerah untuk membangun masyarakat.
"Selain itu saya juga berharap agar pemerintah kedepannya dapat menutupi kekecewaan saya tadi dengan lebih memprioritaskan pembangunan sektor- sektor riil yang prioritas bagi masyarakat," kata pengurus LSM Nusantara. (sadam)

Penampatan Guru Tidak Profesional

Tak Disediakan Perumahan, Guru Daerah Terpencil Tinggal di Toliet

NUNUKAN,TRIBUN- Penempatan tenaga guru di Kabupaten Nunukan masih belum profesional. Sebab tidak jarang penampatannya didasarkan pada memo yang dikeluarkan pejabat penting daerah. Para guru lebih senang mengajar di daerah perkotaan, sehingga memo dari pejabat penting harus digunakan. Tujuannya agar guru dimaksud bisa dipindahkan dari tempat tugasnya di pedalaman atau daerah terpencil.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Hermansyah R, Sabtu (30/5) menyikapi ketidakkonsistenan Pemkab Nunukan dalam penampatan tenaga guru.
Menurut politisi Partai Golkar, ada komitmen yang harus di pegang setiap PNS yakni siap ditempatkan di mana saja.
"Kenyataannya selama ini penempatan masih belum profesional. Harusnya para guru selalu siap, tidak ada istilah senang atau tidak. Namun kalau memang ketika lulus PNS dan mereka minta pindah, maka yang punya wewenang juga harus konsekuen dan bijaksana," ujarnya.
Sebenarnya Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan mengeluhkan ketidaksinkronan antara masyarakat, Disdik, dan pejabat pemerintahan daerah dan DPRD. Sebab saat penampatan telah dilakukan, tiba-tiba muncul memo meminta guru bersangkutan dipindah ke perkotaan. Terhadap persoalan ini Hermansyah mendesak Disdik Nunukan bertindak tegas dengan tidak mengabulkan memo dari siapapun.
Karena penempatan yang tidak konsisten, terjadi ketimpangan jumlah tenaga pengajar antara di daerah perkotaan seperti Kecamatan Sebatik dan Nunukan dengan daerah-daerah pedalaman dan terpencil di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis dan Sebuku.
Diakui minimnya sarana dan prasarana sekolah maupun fasilitas pemerintah di pedalaman dan daerah terpencil, membuat para guru ini enggan mengajar di sana. Guru di tempatkan mengajar tetapi tidak disediakan perumahan. Bahkan Hermansyah mengungkapkan, saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sebatik Barat, DPRD Nunukan menemukan ada guru terpaksa harus mengubah toilet sekolah menjadi tempat tinggal.
"Inikan sama saja dengan melecehkan profesi seorang guru. Bagaimana anak bangsa mau cerdas kalau gurunya tinggal di WC? Supaya guru betah mengajar di pedalaman, berikan sarana dan prasarana yang memadai. Kalau sudah dipenuhi ternyata mereka masih tidak mau mengajar dengan alasan tidak sanggup, diberhentikan saja," katanya.
Kepala Disdik Nunukan Walijo menolak memberikan komentar saat hendak dikonfirmasi mengenai hal ini. "Ke staf saya saja," katanya mengelak. (sadam)

Sekolah Swasta Kurang Perhatian

SELAMA ini Pemkab Nunukan telah memberikan perhatian terhadap sekolah swasta. Namun perhatian itu masih kurang dibandingkan terhadap sekolah negeri. Hal tersebut karena terbentur pada regulasi, khususnya menyangkut alokasi subsidi dana pendidikan baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
"Namun kedepan saya sangat berharap agar pemerintah daerah memberikan porsi yang lebih besar lagi kepada sekolah swasta. Misalnya dengan memberikan guru- guru bantu dan harus diingat guru- guru tersebut harus memiliki kemampuan yang layak. Kalau belum memiliki sertifikasi yang jelas, pemerintah daerah harus mengusahakannya. Bagaimana kita mau mencapai standarisasi kalau perbedaan itu masih sangat jauh?" ujar anggota Komisi III DPRD Nunukan Saharuddin, Sabtu (30/5).
Menurut politisi asal Kecamatan Sebatik ini, belum ada pemerataan guru- guru sekolah negeri dan swasta. Sehingga kualitas pendidikan yang dihasilkan masih sangat berbeda jauh. Sedangkan yang diinginkan, semua anak di Kabupaten Nunukan mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.
Sekolah swasta juga memiliki peran penting mengingat keterbatasan daya tampung peserta didik di sekolah-sekolah negeri.
Meski memiliki peran besar namun tetap saja sekolah swasta terbentur pada ketersediaan anggaran.
"Kalau untuk kesejahteraan guru, di sekolah negeri semuanya sudah diatur. Sedangkan untuk sekolah swasta belum. Makanya disinilah mungkin pemerintah harus membuat peraturan daerah yang memfasilitasi pemberian uang kesejahtraan. Supaya lewat aturan itu bisa menambah pendapatan bagi guru swasta. Tentunya aturan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan persoalan baru," kata anggota Fraksi Partai Bulan Bintang. (sadam)

Profil

Melayani Masyarakat Semaksimal Mungkin

DARI puluhan anggota DPRD Nunukan yang kembali mencalonkan diri, hanya empat diantaranya yang terpilih kembali. Salah satunya Karel Sompoton, calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang daerah pemilihan III Kecamatan Lumbis, Sembakung, Sebuku, Krayan dan Krayan Selatan.
Meski merasa senang masih diberikan kepercayaan oleh rakyat, namun tetap saja ada kekhawatiran dalam diri pria kelahiran Sumentobol, 5 November 1971 silam ini.
"Menjalankan kewajiban saya kepada masyarakat kedepannya nanti, menjadi hal yang tersulit bagi saya. Namun saya sangat berterimakasih kepada masyarakat yang masih mempercayakan saya untuk duduk kembali sebagai perwakilan mereka dikursi ini. Karena tanpa kepercayaan dari mereka saya tidak bisa seperti ini," ujar alumni SMAN Tarakan.
Selalu berusaha melayani masyarakat semaksimal mungkin, menjadi kunci sehingga ia kembali terpilih. Lima tahun bertugas menjadi anggota DPRD Nunukan, Ketua Komisi III ini selalu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi Dewan yaitu melayani masyarakat. Ia juga tidak pilih-pilih saat melayani masyarakat, meskipun bukan konstituennya.
"Kalau kita diam- diam saja, maka mereka juga tidak mau tahu tentang kita. Jadi intinya saya selalu melakukan interaksi secara langsung pada masyarakat saya," ujarnya.
Karel mulai tertarik terjun ke politik karena kondisi warga di pedalaman tempatnya berdomisili masih sangat terbelakang.
"Awlanya cita- cita saya ingin menjadi guru dengan tujuan agar saya bisa mengajari masyarakat saya, yang penting mereka bisa baca tulis. Namun cita- cita saya itu tidak bisa terwujud. Nah barulah saya berusaha untuk mewujudkan cita- cita kedua saya yaitu menjadi anggota DPRD, agar saya bisa menyuarakan aspirasi masyarakat saya secara langsung dan otomatis bisa mengangkat dan mempublikasikan keberadaan kami, " katanya.
Mantan Sekretaris Desa ini mengklaim telah berbuat banyak untuk masyarakat. Diakuinya tantangan terberat yang dihadapi yakni tuntutan masyarakat yang terkadang belum bisa untuk mewujudkannya. Selain itu kondisi geografis wilayah daerah pemilihan yang sangat berjauhan, sehingga masih menyulitkan saat akan mengumpulkan aspirasi masyarakat secara langsung. Namun hal itu tak lantas membuatnya putus asa.
"Puji Tuhan, selama ini belum pernah saya kecewa atau putus asa dengan pimpinan, teman- taman dan dalam parpol saya," katanya.
Karel hanya berharap Tuhan selalu melindungi dan memberikan jalan yang baik buatnya. Sedangkan untuk anggota DPRD mendatang diharapkan bisa beradaptasi dengan baik dan menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dengan sebaik mungkin. Pastinya selalu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah untuk kemajuan daerah.
"Saya juga mengingatkan teman-teman, kita berada disini bukan untuk dilayani atau mendapatkan sebuah penghormatan besar. Tapi kita berada disini karena ingin memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Kita yang melayani dan bukan untuk dilayani," katanya. (sadam)