Dewan Soroti Rencana Kunjungan Gubernur

Pembentukan Panitia Hanya Kepentingan Kontraktor

NUNUKAN,TRIBUN- Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Kornalius Tadem berharap, kunjungan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan tidak untuk menghamburkan anggaran. Kornalius melihat ada yang tidak beres, karena untuk menyambut kedatangan Gubernur ke kecamatan terisolir itu, telah dibentuk panitia khusus. Padahal selain membuat warga setempat menjadi sangat sibuk, tentu akan ada anggaran yang dikeluarkan untuk persiapan panitia hingga hari H kunjungan tersebut.
"Tentunya pembentukan panitia ini ada kaitannya dengan kepentingan orang- orang tertentu. Sebenarnya kalau menurut saya, tidak perlu pak gubernur turun kesana lalu dibentuk panitia. Kemudian ada anggaran panitiannya lagi," ujarnya, Sabtu (4/7).
Menurut anggota DPRD dari Partai Damai Sejahtera ini, seharusnya yang dilakukan Gubernur yakni membuat program untuk perbatasan dengan anggaran yang memadai tentunya. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun jalan, sarana dan prasarana yang berguna serta fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai kebutuhan dasar mereka. Setiap program Pemprov diperbatasan hendaknya terencana dnegan baik. Gubernur Perlu menjelaskan, kapan program- program itu terlaksana.
"Saya termasuk salah satu tim sukses beliau saat Pilgub lalu. Dan disini saya bermaksud menagih komitmen beliau sebelum menjadi gubernur, yaitu selain pendidikan beliau akan memprioritaskan pembangunan daerah terisolir atau perbatasan secepat mungkin. Mudah- mudahan Pak Gubernur bisa mengingat itu kembali. Bukan persoalan pergi melihat Krayan, tapi program yang ingin saya tanyakan dulu. Apakah dia datang untuk kunjungan kerja program jangka pendeknya atau jangka panjangnya itu?" katanya.
Kornalius malah menyayangkan, karena dalam kepanitiaan tersebut didalamnya ada beberapa kontraktor yang kepentingannya sudah jelas untuk mencari keuntungan pribadi. Indikasi ini sudah menunjukkan kalau keberadaan panitia kurang berpengaruh dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Jadi titik persolan yang saya mau katakan yaitu jangan sampai kedatangan Gubernur ini malah memberikan kesempatan para kontraktor untuk mengutamakan kepentingan mereka. Semua itu ada anggarannya, jadi saya pikir kalau memang kedatangan gubernur ini untuk kujungan kerja maka tidak perlu ada panitia seperti itu," katanya.
Menurutnya, jika kedatangan Awang Faroek sebagai pribadi, boleh- boleh saja membentuk panitia dengan melibatkan kontraktor. Namun jika kehadirannya sebagai Gubernur Kaltim, maka cukup memberdayakan struktur pemerintah di Kecamatan Krayan. Sebab sebagai Gubernur kedatangannya ke Krayan tentu akan menggunakan uang negara.
"Jadi saya pikir Gubernur harus menjelaskan dulu kepentingannya datang ke Krayan itu atas nama apa? Sebagai pemerintah dalam rangka kunjungan kerja? Atau atas nama Awang Faroek sebagai tokoh politik yang ingin mencari simpatisan? Kalau atas nama Awang Faroek, silakan panitianya dilanjutkan tapi kalau atas nama Gubernur tolong fungsikan aparatur negara yang ada," katanya. (sadam)

Harga Subsidi Dikeluhkan Warga

WARGA Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok yang dijual kepada masyarakat setempat. Padahal pengadaan barang- barang tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Warga mengeluh karena harga barang subsidi itu sama saja dengan harga barang yang dijual di kios- kios.
Ananias, salah seorang warga mengatakan, subsidi barang selama ini ternyata tidak banyak membantu masyarakat kurang mampu. Sebab harga barang tetap saja mahal dan masyarakat tak bisa menjangkaunya.
"Kalau seperti kami- kami ini tentu tak sanggup membeli karena harganya mahal. Yang bisa beli hanya sebagian orang-orang yang mampu saja seperti PNS," ujarnya.
Padahal Ananias berharap, subsidi barang diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di daerah pedalaman dan perbatasan. Sebab dengan jarak yang jauh dari ibukota kecamatan, warga sulit mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga murah.
Jhonson Buayo warga lainnya berharap, barang- barang yang disubsidikan ini mendapatkan pengawasan dari pemerintah.
"Jangan subsidi digunakan untuk kios pribadi, sehingga menguntungkan segelintir orang saja. Kalau seperti itu dihilangkan saja subsidi barang tersebut, daripada merugikan masyarakat dan negara," katanya. (sadam)

Profil

Dengarkan Suara Rakyat

ORANGNYA selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Hanya saja nasib berbicara lain, pada Pemilu bulan April lalu, Viktor Ola Tokan tak lagi terpilih menjadi anggota DPRD Nunukan.
Namun pria kelahiran Waiwerang 3 September 1950 lalu itu masih banyak berharap, anggota Dewan yang akan datang lebih memposisikan diri sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, jangan berharap untuk dilayani.
"Jangan lupa untuk rajin- rajin turun lapangan dan mendengarkan suara rakyat. Jangan malah membenarkan semua kebijakan- kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada suara rakyat," kata mantan PNS di Dinas Kehutanan Bulungan.
Ia berharap, anggota Dewan mendatang membuktikan dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat serta melayani secara utuh, dimanapun, kapanpun dan siapapun tanpa membeda- membedakan suku, ras, agama maupun konstituen.
"Jadi semua masyarakat Nunukan berhak kalian dengarkan suaranya," kata Ketua Yayasan SMA/SMP katolik St. Gabriel Nunukan.
Saat duduk dan dipercayakan menjadi Wakil ketua Komisi I DPRD, Viktor sudah merasa jika menjadi anggota Dewan sebenarnya tidak menyenangkan. Sebab kursi yang diduduki merupakan amanah rakyat, yang jika tidak dilaksanakan tentu mejadi dosa besar.
Latar belakang pendidikannya yang sesuai dengan pekerjaannya, membuat ia senang bergelut sebagai wakil rakyat. "Hal terberat yang saya rasakan selama bertugas, ketika menghadapi orang- orang saya sendiri. Jelas itu beban moral, dimana kita sudah berbuat sejauh mungkin dan sebaik mungkin, namun masih juga kita dikatakan tidak baik sebagai seorang pemimpin," kata pria yang juga dipercaya sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD Nunukan.
Sebagai manusia biasa, Viktor pernah merasa kecewa saat bertugas di DPRD Nunukan. Penggemar musik klasik dan keroncong ini yakin sudah berbuat yang terbaik, semua sudah dikerahkan namun ada yang menilai itu tidak cukup. Menurut asumsi konstituen, apa yang dibuatnya tidak baik. Untuk mengobati kekecewaan itu, penggemar keladi dan ubi rambat ini mencoba untuk kuliah S2 di Universtias Gajah Mada Jogjakarta.
Sebenarnya dengan menjadi anggota DPRD, Viktor berharap buah yang dikerjakannya dapat dinikmati masyarakat.
Setelah tak lagi terpilih menjadi anggota Dewan, selain menyelesaikan kuliah S2, ketua PDK Nunukan ini berencana mendirikan notaris. Sementara itu pula, ia akan membatasi keterlibatan dalam politik.
"Soalnya tidak ada dukungan dari orang- orang saya sendiri. Buktinya kalau memang mereka mendukung saya kan saya akan terpilih kembali. Namun saya akan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat saya, karena walau bagaimanapun mereka tetap masyarakat saya. Jadi tetap akan saya perjuangkan," kata Ketua Kerukunan Keluarga NusaTenggara Kabupaten Nunukan. (sadam)

Penempatan Pejabat Belum Sesuai Disiplin Ilmu

Sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

NUNUKAN,TRIBUN- Gerbong mutasi kembali bergerak dijajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kritik kembali disampaikan sejumlah pihak, karena dalam proses mutasi dianggap ada yang janggal.
Anggota Komisi III DPRD Nunukan Abdul Rahman mengatakan, sejumlah PNS ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. "Selama ini banyak penempatan yang dilakukan tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Sebenarnya itu boleh saja, namun yang harus dilihat bagaimana kinerjanya. Apakah dia mampu atau tidak? Tapi bagi saya lebih baik harus sesuailah dengan disiplin ilmunya, supaya tidak ada keraguan lagi," katanya, Sabtu (27/6).
Tak jarang ada PNS yang diangkat menduduki jabatan tertentu di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun di SKPD tersebut masih banyak senior dengan golongan kepangkatan yang lebih tinggi. Padahal, kata Rahman, penempatan itu harus dilihat dari golongannya juga. Bukan sekedar faktor kedekatan sehingga mengorbankan faktor utama seperti itu.
Sebab secara psikologis hal itu sangat berpengaruh pada kinerja PNS senior di kantor itu..
Lucunya, guru SMP dimutasi menjadi kepala sekolah menengah kejuruan. Padahal dari segi regulasi sudah jelas disebutkan, guru yang akan dimutasi menjadi kepala sekolah kejuruan harus mengabdi dulu selama 4- 5 tahun disekolah tersebut. Karena antara sekolah kejuruan dengan sekolah umum sangat berbeda, apalagi dibandingkan dengan SMP.
"Ini kan jelas mengganggu kinerja guru disitu. Apalagi kepala sekolahnya dimutasi menjadi guru biasa disekolah itu. Jadi saya sangat berharap agar sebelum melakukan mutasi harus ada pertimbangan yang akurat jangan karena hanya karena faktor- faktor tertentu yang mengabaikan profesionalitas," kata Politisi PPP ini.
Menurut Rahman perpindahan pejabat merupakan hal biasa yang wajar. Namun yang harus diperhatikan yakni seperti apa kapasitas PNS dimaksud. Apakah jabatan yang diberikan sudah sesuai disiplin ilmu, atau dilihat dulu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dijabatan yang baru.
Sebelum dilakukan mutasi, mestinya tahapan evaluasi dilakukan. Sehingga jika memang ada PNS yang belum lama bertugas namun dimutasi, tentu perlu ada penilaian khusus.
"Tapi kalau belum lama menjabat sudah dimutasi itu jelas mengganggu dong. Karena dia bekerja harus mulai dari nol lagi," katanya.
Idealnya agar kinerja SKPD tidak terganggu, setiap pejabat harus bertugas emapt atau lima tahun dulu baru ia dimutasi. Supaya kedepannya tidak ada alasan lagi, dia tidak bisa bekerja maksimal karena baru menjabat ditempat itu.
Aktivis Pramuka ini malah menilai, selama ini penempatan pejabat cenderung dilakukan berdasarkan faktor kedekatan petinggi daerah ini dengan PNS dimaksud.
"Kalau menurut kenyataan memang begitu, dan jelas nuansa kolusi dan nepotismenya itu besar dan memang terjadi," katanya.
Ia tak mempermasalahkan jika Bupati harus menempatkan orang- orang terdekatnya pada posisi yang bagus. Namun Rahman mengingatkan agar penempantan itu jangan terlalu dipaksakan. Misalnya ada yang golongannya belum memenuhi namun sudah dipaksakan menduduki jabatan tertentu.
"Kalau memang golongannya dan disiplin ilmunya tidak cocok, mending cari yang lain saja supaya kinerja tim juga bisa berjalan lancar," katanya.
Kedepan Rahman menyarankan agar sebelum Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) melakukan mutasi, terlebih dahulu melakukan evaluasi secara akurat. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah PNS yang akan dimutasi memiliki kapasitas atau tidak. Tentunya penempatan itu harus disesuaikan dengan golongan dan disiplin ilmu PNS yang bersangkutan. (sadam)

VOX POPULI

Jangan Abaikan Profesionalisme

Agus Mahesa
Aktivis Pemuda Pancasila

SETIAP PNS yang ditempatkan menduduki jabatan, tentunya diharapkan bisa bekerja profesional. Namun bagaimana dia bisa bekerja secara profesional kalau penempatannya saja sudah dilakukan tidak profesional. Ada yang golongannya belum memenuhi dipaksakan untuk menduduki jabatan tertentu. Ada yang satu tahun bekerja sudah diangkat menjadi pelaksana tugas kepala sub bagian.
Belum lagi mereka yang diangkat hanya karena faktor kedekatan saja dengan penguasa. Apa ini bisa menciptakan pejabat yang profesional, kalau penempatannya bukan didasarkan pada rasa pengabdian yang tulus?
Harusnya Baperjakat jeli, masih banyak PNS senior yang bisa menduduki jabatan-jabatan yang selama ini hanya di-Plt-Kan. Jangan koncoisme yang dikedepankan. Karena apapun yang dilakukan SKDP, itulah yang harus dipertanggungjawabkan Bupati dan Wakil Bupati kepada rakyat yang telah memilih mereka. (sadam)

Harus Berani Menolak

Mansyur Gecong
Aktivis LSM

JABATAN adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap PNS kepada masyarakat dan Tuhan. Karena itu, jika ada PNS yang diangkat namun tidak sesuai dengan kemampuannya, maka ia harus berani menolak jabatan tersebut. Jangan memaksakan diri menduduki jabatan enak, menikmati fasilitas negara sementara dia tidak mampu bekerja.
Baperjakat-pun harus profesional melakukan penempatan PNS. Penempatan itu jangan KKN alias nolongin kawan- kawan. Keluarga dimutasi dan digantikan keluarga lagi. Dari perikanan menduduki posisi dipemerintahan, apa profesional namanya itu? Bukankah setiap jabatan harus memiliki kemampuan masing- masing? The right man on the right place, itu yang harus dilakukan.
Jangan lagi PNS kita dikorbankan hanya karena kepentingan politik. Kita memiliki PNS yang berkualitas, namun penempatannya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Lihat saja, masak ada lulusan STPDN ditempatkan di Dinas Pariwisata? Logikanya dimana? Apa Baperjakat mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal ini? (sadam)

Profil

Senang Berorganisasi

BERGAUL dan berorganisasi merupakan hobi Abdul Rahman. Anggota Komisi III DPRD Nunukan inipun punya selera makanan rakyat. Kesukaannya hanya ikan asin.
Pria kelahiran Enrekang tgl 23 April 1963, termasuk anggota DPRD Nunukan yang tidak terpilih kembali pada Pemilihan Umum 2009, yang berlangsung April lalu. Ia sudah bertekad untuk kembali kehabitatnya menggeluti organisasi sosial. Tentunya kegiatan politik tidak serta merta ditinggalkannya.
"Insyaallah saya akan tetap berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat," kata suami Haspasiah.
Selama menjadi anggota DPRD Nunukan, Rahman mengaku sangat menikmatinya. Namun yang dimaksudkannya bukan menikmati kesenangan menggunakan berbagai fasilitas yang didapatnya.
"Tapi saya menikmati karena disini bisa menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung dihadapan pemerintah melalui parlemen. Dan perlu diingat saya duduk di DPRD bukan untuk mencari rezeki tapi memikul tanggung jawab dan amanah yang besar dari masyarakat. Jadi saya menikmati dan terus berusaha untuk menikmatinya," katanya.
Rahman terpilih menjadi anggota DPRD Nunukan melalui proses pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Muslimin yang meninggal dunia. Ia mengakui tertarik terjun dipolitik dan bertekad masuk menjadi anggota DPRD Nunukan, karena merasa segala aspirasi masyarakat yang diterimanya, bisa diperjuangkan dillembaga tersebut. Tanggung jawab dan amanah, itulah yang selalu diingatnya saat menduduki jabatan tersebut.
Meskipun mendapatkan tugas yang berat, namun ayah empat anak ini tak begitu saja melupakan keluarga. Perhatian antara tugas dan keluarga tetap perlu diseimbangkan. Sebab baik melayani masyarakat maupun memperhatikan keluarga, sama- sama hal yang penting.
Hal terberat yang dirarakan mantan Guru SMA Pancasila Nunukan ini selama berada di DPRD Nunukan, yakni bayang- bayang dalam dirinya yang selalu mengatakan, "Apakah selama ini yang saya kerjakan itu sudah sesuai dengan tuntutan orang banyak atau tidak? Karena yang menilai apa yang saya lakukan itu bukan saya, tapi orang banyak."
Ketika aspirasi rakyat yang diperjuangkan tidak masuk dalam program pembangunan pemerintah, tentu Rahman menjadi kecewa. Namun didasari tuntutan dan amanah dari rakyat, ia tetap berjuang meskipun dengan suara manioritas diparlemen.
"Saya sangat mengharapkan agar apa yang saya kerjakan bisa diterima dan dirasakan masyarakat banyak. Tentunya hal itu dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara," katanya. (sadam)

Riwayat Pendidikan :
SD Enrekang
SMP Enrekang
SMEA I Ujung Pandang
Akademik Pajak dan Keuangan Indonesia (Ujung Pandang)
Organisasi :
Pramuka
PSM
PMI
LPM
Sekretaris DPC PPP
KNPI