Lahan Perkebunan Masih Tumpang Tindih

Rambah hutan berkedok perusahaan perkebunan

NUNUKAN,TRIBUN- Kabupaten Nunukan memiliki bentangan lahan yang potensial di manfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Anggota Komisi II DPRD Nunukan Arifuddin Ali mengatakan sebagian lahan telah digunakan, hanya saja masih banyak yang pemanfaatannya tumpang tindih. Khususnya antara perusahaan-perusahaan perkebunan yang memperoleh izin dari pusat dengan perusahaan perkebunan lokal maupun dengan para petani yang tergabung dalam kelompok tani.
"Jadi Pemerintah Daerah harus lebih berani mengambil alih lahan- lahan yang dikuasai beberapa perusahaan tersebut. Itu harus dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat Nunukan agar pemanfaatannya lebih terarah dan tepat guna," ujarnya, Sabtu (23/5).
Ia mengatakan DPRD Nunukan telah mendorong agar pemerintah memanfaatkan lahan-lahan yang terlanjur gundul hutannya untuk dijadikan perkebunan. Namun hingga kini hal itu belum bisa terwujud sepenuhnya.
"Ada juga yang sudah terwujud namun belum bisa berjalan optimal. Karena itu tadi, masih banyak lahan- lahan kita yang sifatnya tumpang tindih," ujarnya.
Selain tumpang tindih lahan, banyak perusahaan yang tidak membangun perkebunan seperti yang tertuang dalam izinnya.
Politisi PAN ini tak memungkiri selama ini sejumlah perusahaan- perusahaan yang masuk Nunukan hanya berkedok mengolah hutan untuk perkebunan. Padahal pada dasarnya mereka hanya mengambil kayu, setalah itu ditinggal begitu saja. Tak heran banyak lahan yang gundul karena hutannya rusak parah.
Jika lahan-lahan ini dimanfaatkan optimal untuk pengembangan tanaman perkebunan seperti sawit, tentu akan memberikan manfaat yang lebih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara ini, meskipun perkebunan sawit sudah mulai tumbuh namun belum memberikan hasil yang maksimal. Sebab selain belum memiliki pabrik sendiri, pembangunan perkebunan juga dilakukan dengan setengah hati. (sadam)

Dorong Pengembangan Pertanian dan Perkebunan

DPRD Kabupaten Nunukan telah berupaya mendorong pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nunukan. Hanya saja hal itu terbentur pada minimnya anggaran. Anggota Komisi II DPRD Nunukan Arifuddin Ali mengatakan, pengembangan pertanian dan perkebunan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Hanya saja upaya itu tidak akan berhasil tanpa ditunjang anggaran yang memadai.
Misalnya saja untuk perkebunan sawit paling tidak pada tahap awal harus membangun pabrik yang layak. Selanjutnya mencari sasaran pemasaran produk dari daerah ini.
"Diharapkan DPRD Kabupaten Nunukan khususnya yang terpilih untuk periode mendatang, tetap melanjutkan perjuangan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pertanian dan perkebunan di Kabupaten Nunukan," ujarnya.
Tanpa membangun pertanian dan perkebunan, perekonomian masyarakat khususnya yang bekerja disektor tersebut, tidak akan pernah membaik.
Lahan-lahan di Kabupaten Nunukan sangat mendukung untuk pengembangan kedua sektor dimaksud. Pemkab Nunukan dinilai telah melakukan upaya, namun tetap saja belum bisa berjalan optimal. Sebab selain minimnya anggaran, kegiatan produksi dan pemasaran juga belum berjalan dengan baik. Akibatnya masyarakat justru menjadi bingung.
"Jadi untuk kedepannya saya sangat mengharapkan agar pemerintah memperhatikan hal ini. Jangan hanya infrastuktur terus yang dibangun tapi perekonomian masyarakat dibiarkan melarat dan tidak beres," ujarnya.
Arifuddin heran, karena Pemkab Nunukan sering mengklaim keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Misalnya dengan menyebutkan Kabupaten Nunukan mengalami surplus beras. Kenyataannya selama ini beras yang dikonsumsi masyarakat justru didatangkan dari luar daerah.
"Nah ini surplusnya di mana? Ini yang menjadi tanda tanya besar buat saya sampai sekarang," ujarnya. (sadam)

VOX POPULI

Kembangkan Pertanian

Gecong
Warga Nunukan

UNTUK membangkitkan perekonomian masyarakat ada beberapa sektor yang harus dikembangkan yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan ditambah satu lagi yaitu sektor jasa. Sebagai daerah transit, sektor jasa ini juga harus terus ditingkatkan. Saya optimis jika seperti itu dilakukan, tentu akan memberikan kontribusi yang baik untuk Pemerintah Pusat. (sadam)

Cocok Tanam Padi

Lorensius
Petani

KOMODITAS utama yang cocok di Nunukan yaitu padi. Karena kondisi geografis daerah kita ini sangat mendukung. Sekarang tinggal bagaimana pengolahannya. Khusus pemasarannya jangan seperti yang terjadi selama ini, di mana pemasaran hasil panen sama sekali tidak jelas. Sehingga beras produksi daerah kita sendiri tidak kelihatan di pasaran. Itu justru tertimbun oleh banyaknya beras dari luar daerah yang masuk. Dan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak punya usaha untuk menghidupkan perekonomian masyarakat petani pada khususnya secara mandiri. (sadam)

Profil

Kenal Politik Sejak 1967

PRIA yang satu ini tak asing lagi dalam dunia politik di Kabupaten Nunukan. Pengalaman politiknya sudah tak terukur lagi. Ia mulai terlibat di partai sejak tahun 1967 silam dengan menjadi anggota sekretariat bersama Golkar.
Anwar RN sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPRD Nunukan. Saat masih bekerja di Pemkab Bulungan, ia dipersiapkan Bupati Bulungan kala itu RA Besing untuk menjadi calon anggota DPRD.
Tahun 1999 ia dipilih menjadi anggota DPRD Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Selor. Setelah itulah mantan Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Nunukan ini semakin tertarik menggeluti dunia politik. Menjadi anggota legislatif dijadikannya sarana untuk mewujudkan aspirasi rakyat.
"Alhamdululillah saya sangat menikmati dan sebagai hamba Allah saya mensyukuri pekerjaan saya sekarang. Walaupun dalam pekerjaan banyak halangan dan rintangan yang cukup berat, namun saya dapat hadapi. Semua itu saya anggap proses dan harus dihadapi dengan ketabahan," ujar pria yang sejak 1980- 1999 menjabat Kamawil Hansip 1504.05 Nunukan.
Dengan menjadi anggota DPRD Nunukan, Anwar mengaku bisa menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa membeda- bedakan golongan. Ia sadar sebagai wakil rakyat harus siap melayani rakyat.
"Jadi harapan saya kedepan agar anggota Dewan yang akan datang bisa menjalankan itu tanpa membeda- bedakan golongan. Maksudnya jangan karena dia bukan konstituennya, maka dia tidak berhak dilayani. Sebaliknya hanya konstituennya yang menjadi prioritas untuk dilayani. Jadi semua harus kita layani secara adil karena kita duduk disini bukan wakil partai lagi tapi merupakan wakil rakyat keseluruhan," ujar pria yang hobi sepak bola dan tenis.
Bagi mantan sukarelawan Trikora/ Dwikora ini, anggota DPRD merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, ia juga harus mengayomi semua masyarakat.
Karena pekerjaannya merupakan sebuah amanah, Anwar mengutamakan tugas pokoknya yakni pelayanan kepada publik. Tak heran keluarga harus menjadi prioritas nomor kedua setelah pekerjaan.
Bekerja dengan senang hati membuatnya bisa menjalani semua beban tanpa keluh kesah. Semua itu bisa diatasi karena kerjasama seluruh anggota DPRD. Meskipun begitu hingga menjelang akhir masa jabatan DPRD Nunukan, Anwar mengakui masih banyak persoalan yang belum tuntas.
"Terutama mengenai sengketa lahan perkebunan sawit antara perusahaan dan masyarakat," ujarnya. (sadam)

Dewan Desak Penggantian Ketua RT

Pendataan penduduk di Nunukan masih belum akurat

NUNUKAN,TRIBUN- Seringkali Ketua Rukun Tetangga (RT) belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam melakukan pendataan warganya. Padahal mereka memiliki peran penting mengenai kejelasan data penduduknya. Karena itu Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Kornalius Tadem meminta agar dilakukan peninjauan terhadap Ketua RT yang tak menjalankan tugasnya dengan baik.
"Jika ada Ketua RT yang tidak menjalankan tugasnya saya pikir lebih baik diganti saja. Kalau Ketua RT hanya untuk kepentingan -kepentingan tertentu apalagi kepentingan partai, menurut saya ini tidak boleh terjadi. Ketua RT apa namanya kalau seperti itu?" katanya, Sabtu (16/5).
Dari kondisi riil di lapangan jumlah penduduk di setiap kecamatan tidak sebanyak data pencatatan sipil. Ini karena pendataan yang tidak akurat dari petugas terkait, bahkan cenderung dilakukan secara sengaja.
"Faktanya banyak penduduk yang tidak termasuk dalam pendataan tersebut. Karena tidak adanya koordinasi yang bagus, baik itu dari atas kebawah maupun sebaliknya. Tapi kalau dari bawah keatas kan tidak mungkin. Sehingga pendataan penduduk jauh berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," kata politisi Partai Damai Sejahtera.
Terhadap masalah ini Pemkab Nunukan dituding bersalah karena lengah dalam melakukan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah hingga ke desa. Ini sangat disesalkan karena telah disediakan anggaran untuk kegiatan pendataan penduduk.
Membludaknya jumlah pendudukan disebabkan pula karena pengawasan yang tidak optimal terhadap pendatang khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia maupun warga dari luar daerah yang masuk Nunukan. Pendatang yang mestinya hanya memiliki KTP sementara, namun diberikan KTP tetap yang terdaftar sebagai penduduk Nunukan.
"Untuk mendapatkan KTP harusnya minimal sudah tiga tahun menetap di Nunukan, namun karena pengawasan yang kurang berjalan dengan baik jadi sulit membedakan mana warga setempat dan pendatang," ujarnya.
Akibat amburadulnya pendataan ini tentu sangat berdampak saat pelaksanaan pemilihan umum. Sebab ada kelompok tertentu yang mengondisikan kedatangan penduduk dari luar daerah atau mobilisasi TKI dari Malaysia yang telah mendapatkan identitas penduduk Nunukan. Meskipun akhirnya hal ini sulit dibuktikan secara terang-terangan karena dilakukan sangat terorganisir.
Kornalius menyoroti membengkaknya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Nunukan. Dimana banyak penduduk yang namanya terdaftar saat pemilihan gubernur Kaltim tetapi tidak terdaftar pada DPT pemilu legislatif. Anehnya aturan kependudukan sudah jelas menyebutkan nomor induk kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan satu orang, kenyataannya saat pileg satu NIK digunakan hingga puluhan nama. (sadam)

VOX POPULI

Jalankan Peraturan

Abdul Wahab Kiak
Wakil Ketua DPRD Nunukan

PENGGUNAAN NIK diatur undang - undang 23/2006 dan PP 37/2007. Kalau ingin memperbaiki sistem pencatatan kependudukan, yang dilaksanakan yaitu menjalankan peraturan tersebut dengan baik. Selama ini pendataan penduduk di Kabupaten Nunukan tidak dilakukan dengan baik, salain itu pengawasan terhadap para pendatang juga sangat minim sehingga pada saat- saat pemilu seperti ini, pasti akan timbul masalah seperti kemarin. Ada ribuan warga yang tidak terdata dan banyak penggunaan NIK ganda. (sadam)

Pendataan Dari Bawah

Abdullah Umar
Warga Nunukan

PENDATAAN penduduk sangat tidak beres. Itu dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan perangkat desa sehingga data- data yang didapat tidak jelas dan hanya fiktif belaka. Untuk memperbaiki pendataan kependudukan ini yang harus dilakukan pemerintah yaitu melakukan pendataan yang sifatnya dari bawah keatas bukan dari atas kebawah. Dan koordinasi antar pemerintah daerah dengan perangkat desa sampai RT harus lebih ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan data fiktif. (sadam)

Harus Ada Surat Pindah

Kornalius Tadem
Sekretaris Komisi I

BOLEH saja Pemkab Nunukan mengeluarkaan KTP untuk pendatang dengan catatan harus ada surat pindah dari daerah asalnya. Tapi kalau tidak seperti itu dengan kata lain memberi KTP pada orang yang tidak jelas maksud dan tujuannya ke daerah ini, itu bisa dipertanyakan. Ini pemerintahan apa? Pemerintahan amburadul kalau saya katakan. (sadam)

Profil

Bumbu Pecel Rasanya Aduhai...

LIDAH sangat doyan menyicipi nikmatnya nasi pecel, namun selama berada di Nunukan sangat sulit bagi Indra Jaya mencari nasi pecel yang rasanya enak. "Padahal saya senang nasi pecel karena rasa nikmatnya saja. Terutama bumbunya yang aduhai," kata Sekretaris DPRD Nunukan yang hobi berolahraga.
Sebagai pejabat, alumni program magister Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman Samarinda ini menyadari sangat sedikit waktu untuk bisa bertemu keluarga. Namun ada trik agar perhatian terhadap keluarga tidak berkurang.
"Setiap hari kerja saya fokus dipekerjaan saja, nanti jam 4 atau jam 5 sore baru pulang ke rumah. Dan hari libur saya gunakan untuk keluaraga saya," ujar mantan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Nunukan.
Meskipun terkadang harus bekerja dihari libur karena ada tugas mendadak, namun Indra tetap menikmati pekerjaannya. Apalagi disiplin ilmu dari sosial dan politik, sesuai dengan pekerjaannya saat ini sebagai Sekwan berdasarkan surat keputusan Bupati Nunukan.
Rasa tanggung jawab sebagai PNS menjadikannya bersemangat menggeluti pekerjaannya. Itu sesuai komitmen setiap PNS untuk siap ditempatkan dimana saja sesuai perjanjian yang dibuat.
Disamping itu baru tahun ini ia banyak bekerja dibidang administrasi. Berbeda sebelumnya ketika masih menjabat Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, yang harus banyak terjun dan mengatur staf di lapangan.
"Alhamdulilah sampai sekarang saya melayani anggota DPRD yang banyak berkaitan dibidang administrasi. Dan itu merupakan tantangan baru buat saya sehingga saya tertarik menggeluti pekerjaan ini.," ujarnya.
Karena semangat itu pula ia tidak pernah merasa berat saat melaksanakan tugasnya. Meskipun demikian terkait dengan keuangan ia harus super hati - hati . Sebab disadari sepeserpun uang negara yang tercecer harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Justru kami beratnya di aturan itu," ujarnya.
Indra hanya berharap ridho dari Allah agar bisa bekerja dengan baik. Juga terhadap stafnya terutama menyangkut kesejahteraan.
"Itu yang saya utamakan, ibaratnya biar saya nggak makan asal staf- staf saya bisa makan," katanya. (sadam)

Sistem Pendidikan Belum Terarah

Kualitas Pendidikan di Nunukan Masih Tertinggal

NUNUKAN,TRIBUN- Sistem pendidikan di Indonesia terus diubah. Selalu dijadikan percobaan dan kurang terarah serta tidak konsisten. Tak heran kalau pendidikan di Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Malaysia. Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Haji Hermansyah mengatakan, secara rill pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dengan Malaysia. Padahal negara itu pernah berguru ke Indonesia.
Pendidikan khususnya di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dinilai sangat penting. Karena pendidikan merupakan wadah pembentukan kader bangsa sehingga penanganannya harus dilakukan secara khusus.
"Karena itu masalah pendidikan bukan saja tugas pemerintah daerah tapi pemerintah pusatpun harus turun tangan," kata politisi Partai Golkar, Sabtu (10/5).
Ketertinggalan dimaksud seperti sekitar 600 guru di Kabupaten Nunukan masih berlatar belakang diploma tiga. Padahal tahun 2014 semua guru mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas diharuskan bergelar strata satu (S1).
Pada bagian lain ia menilai Pemkab Nunukan belum melakukan pemerataan peningkatan kualtas pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan. Karena itu dengan peningkatan anggaran pendidikan tahun ini, diharapkan hal itu tidak lagi terjadi. Selama ini minimnya anggaran pendidikan juga menjadi penghambat pengembangan pendidikan di Nunukan.
"Dengan anggaran pendidikan 20 persen, dana BOS juga sudah ditambah, jadi sekarang mudah- mudahan tidak ada lagi guru yang berteriak menuntut kesejahteraan," ujarnya.
Hermansyah berharap Dinas Pendidikan Nunukan selaku pengelola anggaran pendidikan mampu merealisasikan anggaran yang tidak kecil tersebut. Namun ia menilai saat ini belum diperlukan Perda untuk mengatur alokasi dana 20 persen itu.
"Tapi nanti pasti akan mengarah kesana. Kan baru tahun ini anggaran pendidikan 20,02 persen. Jadi untuk melihat mampu apa tidak, berhasil apa tidak, dan berjalan apa tidak programnya, itu tergantung cara mengelolanya. Tapi harus ingat, semua SKPD termasuk Disdik akan bisa menjalankan tugasnya apabila ada anggaran" katanya. Agar dana pendidikan ini terserap dengan baik tentunya proses lelang juga harus cepat dilaksanakan.
Secara umum sebenarnya pendidikan di Nunukan sudah cukup baik. Indikasi itu bisa diukur dari penyediaan sarana dan prasarana yang mulai membaik. Kemudian kekurangan guru juga mulai dibenahi serta anggaran pendidikan terus ditingkatkan.(sadam)

VOX POPULI

Benahi Sarana Pendidikan

Saharuddin
Anggota Komisi III

PERLU menyiapkan sarana dan prasarana seiring peningkatan jumlah peserta didik. Kemudian peningkatan SDM tenaga pendidik melalui pelatihan- pelatihan ataupun menyekolahkan guru- guru berprestasi kejenjang yang lebih tinggi. Saya berharap 20 persen anggaran pendidikan bisa membenahi segala aspek yang mempengaruhi peningkatan SDM kita.(sadam)

Jangan Ditempatkan Seenaknya

Abdul Rahman
Anggota Komisi III

JANGAN lakukan penempatan para tenga pendidik yang tidak sesuai dengan hati atau keinginan para tenaga pendidik itu sendiri. Seperti guru yang berdomisili di Nunukan ditugaskan di Sebuku. Ini kan bisa membuat konsentrasi para tenaga pendidik, tidak 100 persen pada pekerjaannya. Karena yang dipikirkan hanya pindah.(sadam)

Tak yakin Bisa Terealisasi

Husin Manu S.IP
Kepala SMAN 2 Nunukan

ANGGARAN pendidikan sudah 20 persen tapi saya tidak yakin dinas terkait mampu merealisasikan secara merata. Dana BOS sampai saat ini belum ada, dan kalaupun ada menurut saya anggaran tersebut belum cukup. Jadi jangan berharap banyak mutu pendidikan akan meningkat, soalnya akan banyak kegiatan sekolah yang tidak berjalan. Untuk itu Dinas Pendidikan harus mampu menjalankan program yang tepat guna dan tepat sasaran. Mereka harus mampu memahami apa yang mesti dia lakukan dan target apa yang mereka inginkan.(sadam)

Demokratisasi Disekolah

Andre
Aktivis Serikat Pelajar Nunukan

KAMI berharap penerapan demokrasi dalam dunia pendidikan. Sehingga para pelajar yang merupakan kelompok terdepan dalam perubahan bangsa dan negara kearah yang lebih baik, mengerti apa yang harus dia lakukan. Tidak sekedar menunggu dan meneruskan apa yang sedang berlangsung, tapi lebih kepada bagaimana dia menganalisa sebuah permasalahan dan kemudian melakukan sebuah perubahan yang lebih baik.(sadam)

PROFIL

Istri Juga Terlibat Pekerjaan Saya

SAAT bergabung menjadi anggota partai politik, ada tekad yang ditunjukkan Abdul Wahab Kiak bahwa inilah pekerjaannya. Apa yang dimiliki pria kelahiranTanjung Selor 1952 silam saat itu juga menjadi milik partai. Artinya semua orang di partai itu bisa menggunakan fasilitas yang dimiliknya.
"Dan dari keadaan itu alhamdulillah keluarga saya mengerti. Karena secara tidak langsung isteri saya juga terlibat dalam pekerjaan ini. Jadi untuk hal membagi waktu saya tidak terlalu perhatian lain. Yang jelas keluarga saya mengerti pekerjaan saya," kata Wakil Ketua DPRD Nunukan.
Jabatan yang tinggi tak membuat lulusan SMA tahun 1971 silam ini meninggalkan makanan kegemarannya yaitu ikan asin dan sayur rebus. Meskipun begitu ia mengaku tidak punya hobi khusus. Hidup apa adanya menjadikan mantan Ketua DPC PDIP Nunukan ini tidak punya kesenangan khusus.
Sangat menikmati pekerjaan sebagai anggota DPRD bukan berarti ia harus menikmati kekeyaan dari pekerjaan tersebut. Hal yang membuatnya selalu enjoy bekerja karena secara langsung dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan apa yang ada dalam benaknya.
Awalnya dibenak mantan Guru SMA Pancasila Nunukan ini tidak pernah terpikirikan duduk sebagai anggota legislatif. Namun karena dukungan keluarga, amanah ini pun harus dijalankannya.
Menghadapi berbagai tuntutan masyarakat, menjadi hal terberat selama menjalankan tugas. Apalagi Kalau tuntutan itu tidak bisa ditangani langsung DPRD karena bukan wewenangnya. Namun masayrakat tak mau tahu tentang itu.
Hal tersebut tak membuat Wahab merasa kecewa. Karena baginya setiap pekerjaan atau apapun pasti memiliki rasa suka dan duka. Dan satu hal lagi, yang penting adalah harus paham atau mengerti apa pekerjaan masing-masing. Maka itu akan menjadi seni yang akan muncul dan berkembang.
"Saya hanya berharap permintaan masyarakat secara umum dapat saya perjuangkan dan dapat saya suarakan di DPRD secara langsung. Salah satunya yaitu ekonomi masyarakat yang sangat rendah sekali ditengah kekayaan SDA yang ada pada daerah ini. Dan sampai saat ini saya sendiri belum berhasil mewujudkan cita - cita dan angan- angan tersebut," kata politisi yang bulan Agustus mendatang tak duduk lagi di parlemen. (sadam)

DPRD Nunukan Hearing Bahas DPT

DPRD Nunukan Kamis (7/5) pekan lalu melaksanakan hearing membahas daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu yang dianggap bermasalah. Hearing itu dihadiri KPU Nunukan, Pasintel Lanal Nunukan, Dandim Nunukan, Kajari Nunukan, DKPS, Disdukcapil dan Panwaslu Nunukan.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Ngatidjan Ahmadi diambil sejumlah kesimpulan seperti peran Panwaslu harus lebih ditingkatkan sesuai dengan peran dan kewenangannya dalam pemilihan umum dan jika diperlukan dapat berkordinasi dengan pihak- pihak lain seperti kepolisian, kejaksaan, DPRD maupun Pemkab Nunukan.
"Panwaslu harus berani memanggil para peserta pemilu yang melakukan kecurangan, entah itu Bupati, ketua DPRD dan sebagainya," kata Ngatidjan.(sadam)

Manfaatkan Hutan, Kelestariannya Juga Harus Dijaga

DPRD Nunukan Setujui Perda Kehutanan dan Hutan Kemasyarakatan

NUNUKAN,TRIBUN- Ketua DPRD Kabupaten Nunukan H Ngatidjan Ahmadi berharap, untuk menekan tingkat kerusakan hutan pemerintah perlu melakukan penekanan- penekanan terhadap pemanfaatan hutan. Dalam artian disatu sisi hutan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat, namun kelestariannya juga harus tetap terjaga.
"Jadi jangan hanya dimanfaatkan saja tapi kelestariannya diabaikan. Dan untuk menciptakan itu mari kita sama - sama memikirkan konsep seperti itu," katanya, Sabtu (2/5).
Pembukaan jalan di hutan untuk kelancaran mobilisasi komoditas masyarakat memang perlu dilakukan. Namun menurutnya, pembukaan akses tersebut perlu dilihat sejauh mana tingkat legalitasnya terhadap peraturan perundang - undangan yang lain. Yang berwenang juga harus saling berkoordinasi untuk bisa menjangkau dan mendapatkan hasil maksimal agar mobilisasi masyarakat tidak kesulitan. Hanya saja koordinasi ini memang sulit dilakukan.
Sejauh ini DPRD Nunukan telah menyetujui peraturan daerah tentang kehutanan dan membuat perda mengenai hutan kemasyarakatan. Tujuannya untuk mempertahankan kelestarian hutan. Namun khusus mengenai hutan lindung, Ngatidjan tak bisa berbicara banyak. Sebab hal itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia belum tahu persis apakah hal itu sudah dilimpahkan kepada pemerintah di daerah atau belum.
"Sampai hari ini saya belum tahu. Tapi nampaknya belum ada sama sekali penyerahan dari pemerintah pusat ke daerah," ujar politisi partai Golkar ini.
Ia menilai regulasi yang ada saat ini belum mendukung untuk mempertahankan kelestarian hutan di Nunukan. Sebab hal itu belum didukung regulasi lainnya. Akan lebih baik jika diawali dengan koordinasi antar semua stakeholder yang ada, kemudian dibuat suatu regulasi untuk melengkapi aturan- aturan yang sudah ada.
Secara umum kondisi hutan di Kabupaten Nunukan dianggap masih bagus. Sehingga masih ada harapan untuk melestarikannya. Namun itu tak terlepas dari beberapa variabel yang ada didalamnya, seperti kebutuhan masyarakat setempat, dan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Dua variabel ini perlu diperhatikan karena menjadi faktor dominan dalam melestarikan hutan.
Hutan sebagai sumber kehidupan bagi setiap habitat perlu tetap dilestarikan. Mengingat fungsinya sangat erat dengan kehidupan. Tanpa hutan kehidupan juga tidak akan ada.
Diakui ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di sejumlah kawasan hutan di Kabupaten Nunukan. Namun berat atau kecilnya kerusakan itu perlu dibuktikan lebih lanjut melalui survey yang dilakukan secara khusus.
"Dan tolong konotasi seperti ini dikesampingkan dulu lah. Tapi kalau pengrusakan hutan indikasinya ada. Dan dalam hal ini saya juga ikut prihatin dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut," ujar wakil rakyat asal Sembakung ini.
Secara kasat mata kerusakan hutan paling berat justru tampak terjadi di pulau Nunukan disusul Sebatik, kemudian berturut-turut dari Sebuku, Sembakung, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan. Penggunaannya bermacam-macam. Namun dipastikan kerusakan sudah terjadi sebelum Kabupaten Nunukan terbentuk.
Terhadap kerusakan ini, semua pihak di Nunukan termasuk DPRD, LSM dan masyarakat
harus ikut bertanggungjawab. Tentunya Pemkab Nunukan harus menjadi pionir dalam upaya penyelamatan lingkungan ini. (sadam)

VOX POPULI

Perlu Kepastian Tata Ruang

Anwar RN
Ketua Komisi I DPRD Nunukan

UNTUK memperbaiki kondisi hutan di Nunukan langkah awal yang harus dilakukan yaitu perlu ada kepastian tentang tata ruang. Dan harus ada data yang konkrit tentang berapa luas lahan, baik yang termasuk hutan produktif, hutan lindung, hutan konversi, dan status lahan yang sifatnya KBK dan ada juga KBNK.
Yang paling utama kita hindari adalah tumpang tindihnya lahan antara KBK dan KBNK. Selain itu dalam pelestarian hutan, semua pihak harus ikut bukan hanya pemerintah saja, tapi semua elemen termasuk masyarakat juga harus terlibat. (sadam)

DPRD Justru Tak Tahu

Andi Lukman
Anggota DPRD Nunukan

YANG harus dilakukan yakni pemetaan ulang. Soalnya rencana tata ruang wilayah kita tidak jelas. Bahkan ada advis teknis yang keluar dari instansi perkebunan, yang justru tidak diketahui lembaga lain seperti DPRD Nunukan. (sadam)

Belum Jelas Keberadaannya

Hasan Basri
Warga Nunukan

PERLU pemetaan ulang, soalnya wilayah hutan kita baik itu hutan produksi, hutan lindung, hutan konversi dan hutan KBK serta hutan KBNK itu belum jelas keberadaannya. Selain itu yang tidak kala pentingnya dan juga harus dilakukan yaitu semua elemen yang ada harus peduli terhadap lingkungan. (sadam)

Semua Harus Terlibat

Muthang Balang
Anggota DPRD Nunukan

YANG jelasnya ada upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan hutan. Kalau secara nasional ada bantuan dana reboisasi, kemudian kalau secara lokal kita sendiri juga ada upaya untuk pelestarian kembali. Contohnya yang masih dalam perencanaan seperti hutan kota dan jalur hijau. Dan yang juga harus dilakukan yaitu melalui pemerintah, LSM, dan DPR agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelestarian hutan. (sadam)

Yang Penting Bisa Menyehatkan Badan

Ngatidjan Ahmadi

TIDAK ada pilihan istimewa untuk urusan panganan bagi pria yang satu ini. Baginya asalkan makanan itu bisa menyehatkan badan, itu saja sudah cukup.
Bekerja sebagai wakil rakyat dan kebetulan dipercayakan menjabat sebagai Ketua DPRD Nunukan, menjadi sesuatu yang sangat dinikmati H Ngatidjan Ahmadi.
"Karena pekerjaan ini boleh dikatakan hobi saya. Soalnya sejak masih duduk dibangku sekolah saya sudah aktif berorganisasi. Salah satunya Pelajar Islam Indonesia (PII)," katanya, Sabtu(2/5)
Apalagi pekerjaan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya yakni ilmu politik. Teori - teori yang didapatkannya di pendidikan formal diterapkan di lembaga lagislatif. Hal ini pula yang membuatnya semakin merasa tenang.
"Namun namanya juga teori tidak bisa seratus persen diterapkan. Kadang - kadang orang terlalu terpaku pada teori sehingga sering kali tidak sesuai dengan fenomena yang berkembang dimasyarakat. Dan saya kombinasikan antara fenomena yang berkembang dimasyarakat dengan teori, sehingga saya bisa berbuat seperti apa yang saya lakukan sampai saat ini," ujar pria yang gemar bermain voli bulutangkis, catur, gaple dan tenis.
Sebagai wakil rakyat Ngatidjan merasa jam kerjanya 24 jam setiap hari. Namun keluarga bisa memahami kesibukan yang sedang dihadapinya. Sehingga sebagai kepala keluarga Ngatidjan hanya cukup mengontrol saja. Sebab sang istri yang lebih berperan disini. Tinggal bagaimana ia sebagai ayah meminta laporan keadaan anak-anak termasuk sekolah dan ibadahnya.
Dalam menasehati anak-anakpun ia tidak pernah memaksa. Ia hanya mengingatkan perbuatan tidak baik akan menjadi resiko dan tanggungjawabnya. Namun perbuatan baik tentu akan bermanfaat bagi diri sendiri dan bisa mengangkat nama baik keluarga. Dan itu bisa dilakukannya, tidak ada yang menyimpang dalam keluarga.
Berhadapan dengan berbagai tuntutan masyarakat dimana DPRD tidak memiliki wewenang untuk memenuhinya, menjadi hal yang dirasakan sangat berat saat bertugas sebagai wakil rakyat. Sementara disisi lain masyarakat beranggapan DPRD harus bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan.
Namun tantangan itu tak membuat Ngatidjan kecewa apalagi sampai patah semangat.
"Saya tidak pernah dikecewakan orang. Dalam pertarungan politik saya tidak pernah kecewa artinya sebagai pelaku politik, pada saat - saat tertentu ketika ada kompetisi, yang paling tidak lima tahun sekali. Kalah dan menang saya anggap sebagai proses. Jadi saya tidak akan menyalahkan orang lain dan tidak akan menyesali kinerja saya," katanya.
Sesuai falsafah sebagai seorang muslim, Ngatidjan hanya selalu bersemboyan "Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain". Dan itu selalu ia ingat dibenaknya ketika menjalankan tugas. Ia berharap apa yang dikerjakannya bisa bermanfaat bagi orang lain tentunya dalam hal kebaikan. (sadam)

PROFIL
Nama Lengkap : Drs. Ngatidjan Ahmadi
Tempat/tgl. lhr : Bantul 10 Desember 1950

Pendidikan Formal :
1. SD tahun 1962
2. SMP tahun 1967
3. SPG tahun 1970
4. Sarjana Sosial Politik tahun 1990

Pengalaman Pekerjaan :
1. 1971 - 1974 Tata Usaha SPMA "Argomulyo" Yogyakarta
2. 1975 - 1978 Diangkat menjadi Pegawai negeri sipil.
3. 1978 - 1987 Diangkat menjadi Kepala Sekola, Kec. Sembakung
4. 1987 - 1998 Diangkat menjadi Kepala Dinas P&K Kec. Sembakung
5. 1998 - 1999 Diangkat menjadi Anggota DPRD Kab. Bulungan Pengganti antar waktu dari partai Golkar.
6. Anggota DPRD Kab. Nunukan Masa Bakti 2000 - 2004 dan 2004 - 2009

Pengalaman Organisasi :
1. 1965 - 1970 Sekretaris Pelajar Islam Indonesia (PPI) Cabang Yogyakarta Barat.
2. 1967 - 1970 Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) cabang kulon progo, Yogyakarta.
3. 1970 - 1972 Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta Barat.
4. 1972 - 1974 Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta Barat.
5. 1974 - 1975 Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Yogyakarta.
6. 1975 - 1977 Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kec. Sembakung.
7. 1976 - 1978 Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) kec. Sembakung.
8. 1978 - 1997 Ketua Komcat Golkar Kec. Sembakung.
9. 1982 - 1992 Penasehat Ikatan Remaja Masjid (IRMA) Kec. Sembakung.
10. 1998 - 1999 Ketua Partai Golkar Kec. Sembakung.
11. 1999 - Sampai sekarang sekretaris Partai Golkar Kabupaten Nunukan. (sadam)