DPRD Nunukan Kamis (7/5) pekan lalu melaksanakan hearing membahas daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu yang dianggap bermasalah. Hearing itu dihadiri KPU Nunukan, Pasintel Lanal Nunukan, Dandim Nunukan, Kajari Nunukan, DKPS, Disdukcapil dan Panwaslu Nunukan.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Ngatidjan Ahmadi diambil sejumlah kesimpulan seperti peran Panwaslu harus lebih ditingkatkan sesuai dengan peran dan kewenangannya dalam pemilihan umum dan jika diperlukan dapat berkordinasi dengan pihak- pihak lain seperti kepolisian, kejaksaan, DPRD maupun Pemkab Nunukan.
"Panwaslu harus berani memanggil para peserta pemilu yang melakukan kecurangan, entah itu Bupati, ketua DPRD dan sebagainya," kata Ngatidjan.(sadam)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar